Makassar – Puluhan Mahasiswa dari Forum Kajian dan Advokasi Kerakyatan (FK-GARDA) gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor BPKP Provinsi Sulsel, jum’at (11/3/2022).
Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Asfar sebagai Jenderal Lapangan dan diikuti oleh puluhan massa aksi lainnya, dengan membawa Grand Isu “Copot Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga telah merugikan negara”, dan isu turunan lainnya yakni, Mendesak BPKP Provinsi untuk melakukan audit ulang proyek pembangunan Stop Area Mini di kabupaten Bulukumba; Mendesak Penegak Hukum untuk segera memeriksa oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stop Area Mini kabupaten Bulukumba; Segera resmikan dan fungsikan Stop Area Mini Bira di kabupaten Bulukumba.
Aksi ini dilakukan karena Stop Area Mini Bira yang merupakan salah satu proyek pembangunan dari Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya meskipun proyek tersebut telah rampung pembangunannya sejak tahun 2020 lalu.
Ketidakjelasan fungsi Proyek Stop Area Mini Bira diduga telah merugikan negara, pasalnya dalam pembangunan proyek tersebut telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit yakni mencapai angka 1 Milyar Rupiah.
Asfar selaku Jenderal Lapangan mengemukakan kekecewaannya atas tanggapan dari pihak PUTR Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak transparansi terkait kontrak perawatan proyek Stop Area Mini Bira dengan perusahaan yang terlibat.
“Saya sangat kecewa dengan tanggapan pihak Dinas PUTR yang menemui kami dan mengaku sebagai penanggungjawab dari proyek Stop Area Mini Bira, karena mereka tidak berani mentransparansikan terkait dengan berapa lama kontrak perawatan yang mereka bangun dengan CV yang terkait” Ungkapnya.
Atas kekecewaan tersebut Beliau bersama massa aksi yang lainnya memutuskan untuk memindahkan titik aksi ke depan kantor BPKP Provinsi Sulsel.
“Kami merasa percuma kami tinggal di tempat itu kalau semua yang disampaikannya itu bohong. Jadi kami memutuskan untuk bergeser ke titik aksi yang kedua yakni Kantor BPKP Sulsel”
Beliau juga menambahkan bahwa mereka berhasil diterima untuk melakukan audiensi bersama pihak BPKP.
“Tidak lama setelah kami menyampailan aspirasi kami, kami diterima untuk melakukan audiensi didalam ruangan kantor BPKP Sulsel. Dari hasil audiensi kami, pihak BPKP menyatakan bahwa mereka tidak berani melakukan audit tanpa ada perintah langsung dari Polres Bulukumba ataupun Badan Tipikor Bulukumba. Alasannya karena kasus ini sudah ditangani oleh Tipikor Bulukunba dan saat ini sedang menunggu hasil audit dari BPK RI, dan akan menyampaikan perkembangannya kepada kami” imbuhnya.
Diakhir, Asfar menegaskan bahwa FK-GARDA akan terus mengawal kasus Proyek Stop Area Mini Bulukumba dan memastikan akan kembali mendatangi Dinas PUTR.
“Saya akan terus mengawal kasus ini dan saya pastikan akan kembali mendatangi Dinas PUTR Sulsel karena apa yang kami harapkan dari aksi unjuk rasa ini tidak sesuai dengan ekspektasi”. Jelasnya
