JAKARTA | SUARAHAM – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, DEN memaparkan analisis serta rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut anggota DEN, Septian Hario Seto, diskusi berfokus pada langkah antisipatif dan strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat, khususnya terkait tarif perdagangan dan kebijakan imigrasi.
“Kami membahas bagaimana kebijakan Trump, terutama terkait tarif dan imigrasi, dapat berdampak pada ekonomi Indonesia. Baik dampak positif maupun tantangan yang mungkin timbul,” ujar Seto kepada awak media seusai pertemuan.
Anggota DEN lainnya, Muhammad Chatib Basri, menyoroti ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi AS, terutama karena beberapa posisi strategis dalam pemerintahan Trump masih belum terisi. Salah satu risiko utama bagi Indonesia, menurutnya, adalah potensi kenaikan inflasi di AS yang dapat berdampak pada suku bunga global.
“Jika inflasi di Amerika meningkat, The Fed mungkin tidak akan menurunkan suku bunga, bahkan bisa menaikkannya. Akibatnya, Indonesia harus bersiap menghadapi potensi suku bunga tinggi dan penguatan dolar AS yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi kita,” jelas Chatib Basri.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Salah satu rekomendasi utama DEN adalah percepatan digitalisasi pemerintahan melalui implementasi GovTech untuk menyederhanakan birokrasi dan memperkuat investasi.
“Presiden mendukung reformasi struktural, termasuk penyederhanaan perizinan, peningkatan iklim investasi, serta percepatan digitalisasi birokrasi. Dengan transformasi digital, hambatan birokrasi dapat dikurangi secara signifikan,” tambah Chatib Basri.
Selain tantangan, DEN juga melihat peluang dari kebijakan tarif AS terhadap China. Dengan tarif impor sebesar 10 persen yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan berpindah ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang relokasi industri ini. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, dan perbaikan iklim investasi agar Indonesia dapat menjadi tujuan utama bagi investor global,” pungkasnya.
Meskipun peluang tersebut terbuka, DEN menegaskan bahwa Indonesia harus terus melakukan reformasi agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi asing.
