KALTIM | SUARAHAM – Efisiensi anggaran di Otorita IKN menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait kelanjutan pembangunan IKN. Pada tahap kedua ini, Basuki Hadimuljono memimpin langsung Otorita IKN sebagai kepala, tidak lagi dalam kapasitasnya sebagai Menteri PUPR seperti saat menjabat di era Presiden Joko Widodo.
Meski ada pemangkasan anggaran, Basuki memastikan bahwa sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas. “Yang dipangkas hanya bagian yang tidak esensial, sedangkan infrastruktur tetap berjalan,” tegasnya.
Hal ini merupakan hasil keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang membahas efisiensi anggaran dalam Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN tahun 2025. Rapat tersebut digelar pada Rabu (12/2) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
DIPA awal Otorita IKN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 6,39 triliun. Namun, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, alokasi anggaran dikurangi menjadi Rp 5,24 triliun. Ini merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dan Kementerian Keuangan, dengan total efisiensi sebesar Rp 1,15 triliun.
Pemangkasan anggaran ini berfokus pada perjalanan dinas, kajian, seminar, focus group discussion (FGD), perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.
“Sebagian anggaran tetap dialokasikan untuk pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun sejak 2022-2024 serta proyek baru di IKN,” jelas Basuki.
Otorita IKN telah menyusun tiga skema pendanaan untuk pembangunan tahap kedua (2025-2028). Pertama, melalui APBN dengan alokasi Rp 48,8 triliun yang telah disetujui Presiden. Kedua, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Ketiga, investasi swasta murni sebesar Rp 6,9 triliun.
Basuki optimistis, pada 2026 wajah IKN akan berubah signifikan. “Enam bank akan memulai pembangunan setelah Idulfitri tahun ini, dengan target operasional pada semester I 2026. Kami juga akan melelang proyek infrastruktur seperti jalan, air, dan multi utility tunnel (MUT),” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan akan tetap berjalan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
