TAKALAR I SUARAHAM — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Takalar (AMPT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Takalar pada Senin (16/6).
Aksi ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati Takalar, Daeng Manye, dan Wakil Bupati H. Hengky, pasca pelantikan untuk masa jabatan 2025–2030.
Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam AMPT turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan: “Takalar tidak membutuhkan kata-kata, apalagi konten pencitraan. Takalar hanya membutuhkan aksi nyata.”
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti kebijakan awal pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Daeng Manye dan H. Hengky yang dinilai tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengadaan mobil dinas berstatus sewa sebanyak 50 unit. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menyerukan efisiensi belanja negara di tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Koordinator lapangan, Uddin, menilai bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintah daerah terlalu banyak menggelar kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap kepemimpinan Bupati Takalar saat ini dapat lebih fokus membuka lapangan pekerjaan bagi warga, karena dari tahun ke tahun angka pengangguran terus meningkat. Pembangunan infrastruktur juga harus menjadi prioritas utama karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ungkap Uddin.
Lebih lanjut, Uddin menyatakan bahwa visi digitalisasi yang sering disuarakan oleh pemerintah belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Dalam 100 hari kerja ini, kami belum melihat terobosan signifikan. Masyarakat tidak butuh digitalisasi yang hanya menjadi jargon. Yang dibutuhkan adalah perbaikan jalan rusak, pemasangan lampu jalan—yang ironisnya, setiap bulan masyarakat tetap membayar pajak penerangan jalan sebesar 10 persen—serta pembangunan irigasi dan jalan tani,” tegasnya.
Di akhir aksinya, Uddin menegaskan bahwa AMPT akan terus mengawal jalannya pemerintahan Daeng Manye dan H. Hengky selama satu periode kepemimpinan sebagai bentuk kontrol dan keseimbangan.
“Aksi demonstrasi dan kritik ini adalah bentuk cinta kami terhadap daerah Takalar. Kritik adalah cinta yang menyamar,” pungkasnya.
