Dua Paripurna Digelar Sehari, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Absen, DPRD Kecewa

KALTIM | SUARAHAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar dua rapat paripurna dalam satu hari di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).

Namun, agenda penting itu ternodai oleh absennya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yang menuai kritik dari sejumlah anggota dewan.

Paripurna ke-23 dan ke-24 tersebut membahas agenda strategis, mulai dari pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hingga kesepakatan perubahan usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Pada Paripurna ke-23, dua agenda utama yang dibahas adalah:

Penyampaian pendapat Gubernur Kaltim terhadap Raperda Inisiatif DPRD mengenai Penyelenggaraan Pendidikan;

Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pemerintah Provinsi terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara Paripurna ke-24 yang digelar beberapa jam setelahnya membahas:

Finalisasi perubahan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD 2025;

Penyampaian sambutan Gubernur Kalimantan Timur (yang akhirnya diwakili pejabat non-struktural).

Namun, kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinantikan dalam agenda krusial ini ternyata nihil.

Hal ini disayangkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, yang menilai ketidakhadiran dua pimpinan daerah itu mencerminkan kurangnya komitmen terhadap proses perencanaan pembangunan.

“Agenda seperti ini bukan hanya seremonial, tapi menyangkut masa depan daerah. Seyogianya Gubernur atau minimal Wakil Gubernur hadir secara langsung,” tegas Samsun kepada awak media.

Ia juga mengkritik perwakilan yang diutus pemerintah provinsi, yang menurutnya tidak sesuai dengan urgensi rapat.

“Yang hadir hanya tenaga ahli. Padahal, di struktur pemerintahan masih ada Sekda, Asisten I, II, dan III. Untuk agenda besar seperti ini, semestinya pejabat struktural yang hadir agar komunikasi politik berjalan efektif,” imbuhnya.

Absennya dua pimpinan daerah dalam forum penting ini pun menjadi catatan tersendiri dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif di Benua Etam.

DPRD berharap ke depan pemerintah provinsi menunjukkan itikad lebih serius dalam pembahasan-pembahasan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.