Bongkar Dugaan Pungli dan Korupsi di UNM, Aliansi Pemerhati Pendidikan Desak Kejati dan Polda Usut Tuntas

MAKASSAR I SUARAHAM — Aliansi Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi dan Mapolda Sulsel, Selasa (22/7/2025).

Dalam aksi tersebut menuntut pengusutan tuntas dugaan pungutan liar dan korupsi di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM), khususnya pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Jenderal Lapangan aksi, Erwin, menyebut aksi ini merupakan bentuk konsistensi moral mereka dalam mengawal laporan resmi yang telah diajukan ke Kejati Sulsel terkait dugaan pungli pada biaya paket wisuda, ramah tamah, serta perangkat wisuda mahasiswa PPG UNM.

“Biaya sebesar Rp900.000 per mahasiswa PPG dibebankan tanpa dasar regulasi yang jelas, tidak berdasarkan SK Rektor, dan lebih parahnya lagi, dana tersebut tidak disetor ke rekening resmi institusi, melainkan ke rekening pribadi atas nama alumni,” tegas Erwin.

Menurutnya, hal tersebut menjadi indikasi kuat pelanggaran dan potensi tindak pidana korupsi. Aliansi juga menyoroti adanya selisih mencolok antara harga pasar perangkat wisuda—seperti map, sleber, syal, dan foto—dengan nominal pungutan, yang diduga sebagai upaya markup anggaran.

“Ini bukan sekadar pungutan liar, tapi bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas institusi pendidikan,” ujarnya.

Selain pungli PPG, Aliansi juga mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi UNM senilai Rp87 miliar yang bersumber dari anggaran Percepatan Reformasi Perguruan Tinggi Kemendikbudristek. Proyek tersebut kini disorot publik karena diduga penuh manipulasi dalam pelaksanaan teknis dan anggaran.

“Integritas aparat penegak hukum Sulsel sedang diuji. Kami mendesak Kejati dan Polda segera membuka dan menuntaskan dua kasus besar ini – dugaan pungli PPG dan korupsi proyek revitalisasi UNM,” seru Erwin.

Aliansi menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk gerakan moral demi menyelamatkan dunia pendidikan dari praktik kotor. Mereka berkomitmen untuk terus menggelar aksi lebih besar jika tuntutan tidak segera direspons oleh aparat penegak hukum.

“Kami ingin kampus menjadi ruang suci yang bebas dari korupsi. Bila suara kami diabaikan, gelombang aksi akan terus berlanjut hingga keadilan ditegakkan!” pungkasnya.