Reses Dapil 2, Ketua Komisi I DPRD Maros Dorong Ekonomi Pro Rakyat Kecil

MAROS I SUARAHAM — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros, H.M. Ikram Rahim, memanfaatkan momentum reses masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, meliputi Kecamatan Lau dan Bontoa. Salah satu sesi strategis digelar di Kantor Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Rabu (6/8/2025).

Dalam pertemuan itu, Ikram membuka ruang dialog terbuka dengan warga, membahas berbagai isu krusial mulai dari pembangunan kantor layanan publik, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Maros harus berpihak pada rakyat kecil dan diarahkan untuk menekan kesenjangan sosial.

“Kita harus dorong ekonomi yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi petani, pelaku UMKM, dan pekerja lokal. Penciptaan lapangan kerja adalah kunci mengangkat taraf hidup masyarakat,” tegas Ikram.

Namun, Ikram juga mengkritisi hambatan besar yang dihadapi pemerintah daerah, terutama sejak Dana Alokasi Khusus (DAK) sepenuhnya tersentralisasi di pemerintah pusat. Menurutnya, kewenangan daerah semakin sempit, membuat banyak program prioritas tersendat oleh keterbatasan ruang fiskal dan prosedur birokrasi yang kaku.

“Dulu kita punya ruang gerak lebih luas untuk mengatur program strategis sesuai kebutuhan lokal. Sekarang, dengan DAK dikelola pusat, kita harus bersaing ketat agar usulan daerah mendapat perhatian,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu Maros sempat menikmati peluang besar saat regulasi anggaran memberi fleksibilitas lebih bagi pemerintah daerah. Kini, tantangannya berbeda, sehingga dibutuhkan strategi kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD.

“Kalau dibandingkan, dulu peluang lebih terbuka. Sekarang, kolaborasi dan kecerdikan mengelola potensi lokal menjadi kunci bertahan,” tambahnya.

Reses ini dihadiri aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dari berbagai kalangan. Suasana berjalan partisipatif; warga menyuarakan kebutuhan mendesak seperti pembukaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, dan pemerataan pembangunan hingga pelosok.

Dengan memilih lokasi strategis seperti Kantor Kelurahan Soreang, Ikram berharap aspirasi yang dihimpun dapat menjadi dasar perjuangan kebijakan di DPRD Maros, agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.