MAROS, SUARAHAM.COM (7/8)– Gelombang protes terhadap aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Maros terus bergema. Organisasi masyarakat Kiwal Garuda Hitam (KGH) kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Maros. Meski sempat berlangsung panas, aksi tetap berlangsung tertib hingga massa berhasil menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada wakil rakyat.
Puncaknya, aksi ini direspons positif oleh pihak Kepolisian dan DPRD Maros. Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Ridwan, S.H., M.H., menandatangani komitmen bersama untuk mengawasi dan menindak aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Komitmen serupa juga ditandatangani oleh Muh. Arie Anugrah, anggota Komisi II DPRD Maros.
Aksi ini bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan upaya masyarakat sipil untuk mendorong tindakan konkret dari lembaga-lembaga negara.
Salah satu aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan daerah, Akram Lallo, menilai keterlibatan aparat dan unsur pemerintah dalam aksi ini sebagai angin segar dalam perjuangan lingkungan.
“Keterlibatan aparat penegak hukum, unsur eksekutif dan legislatif dalam mendukung gerakan KGH Maros merupakan langkah maju yang patut diapresiasi, mengingat dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga soal masa depan generasi dan keberlanjutan alam Maros,” ujar Akram.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pengawasan yang efektif.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat antara masyarakat sipil, aparat kepolisian, OPD Pemda, dan DPRD Maros, maka pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Semoga komitmen ini tidak berhenti pada seremonial, melainkan dilanjutkan dengan langkah konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kab. Maros,” tutupnya.
![](https://suaraham.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_20250923_014010.jpg")
