NTT I SUARAHAM – Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan rencana pembangunan ratusan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komite Pusat GRD (KP-GRD), Jimi Saputra, kepada media pada Minggu (10/08/2025).
Menurut Jimi, rencana PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) membangun 619 unit fasilitas wisata—terdiri dari 448 vila dan sisanya berupa restoran, gym, spa, kapela pernikahan, dan lainnya—berpotensi menghilangkan keaslian alam Taman Nasional Komodo.
“Rencana pembangunan ini akan menghilangkan sifat alamiah wisata, mengancam habitat komodo, serta berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat sekitar akibat privatisasi,” ujarnya.
Jimi menegaskan bahwa kawasan TNK merupakan wilayah konservasi yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat NTT, khususnya di Manggarai Barat, yang sebagian besar menggantungkan ekonomi dari sektor pariwisata.
Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menghentikan proyek tersebut.
“Privatisasi destinasi wisata Taman Nasional Komodo berpotensi membunuh mata pencaharian masyarakat setempat. GRD secara tegas menolak rencana ini karena akan merusak keaslian kawasan dan menghilangkan penghidupan warga,” tegasnya.
![](https://suaraham.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_20250923_014010.jpg")
