LIRA Desak Gubernur Sulsel Panggil Bupati Bone, Kenaikan PBB Dinilai Membebani Rakyat

Bone, Sulsel — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang seharusnya menjadi ajang kegembiraan bagi rakyat, justru dinodai dengan kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat Kabupaten Bone. Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melalui aktivisnya, Amri, menyoroti langkah Bupati Bone yang menaikkan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut naik hingga 300 persen.

Menurut Amri, kebijakan tersebut tidak tepat dikeluarkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Ia menilai, alih-alih memberi solusi dan keringanan, kebijakan itu justru menambah beban baru di pundak warga.

“Di momentum kemerdekaan HUT RI ke-80 ini, seharusnya pemerintah menghadirkan kegembiraan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya, kebijakan menaikkan pajak justru membebani warga Bone. Seharusnya pikirki dulu itu kebijakanta’, Pak Bupati,” tegas Amri.

Amri menekankan bahwa seorang pemimpin daerah semestinya hadir memberikan jalan keluar, bukan menambah masalah. Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat sudah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan turunnya daya beli akibat tekanan ekonomi.

“Sebagai seorang pemimpin jangan bikin masyarakat semakin susah. Semua masalah pasti ada solusinya. Belajarki mencari jalan keluar tanpa membebani masyarakat. Selamat belajar, Pak Bupati Bone,” ujarnya dengan nada sindiran.

Gelombang protes warga Bone juga mulai bermunculan. Mereka menilai kenaikan PBB-P2 hingga tiga kali lipat adalah kebijakan yang tidak masuk akal di tengah resesi ekonomi. Sebagian warga bahkan mengaku kesulitan membayar pajak yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Menanggapi kondisi ini, LIRA mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera memanggil dan mengevaluasi kebijakan Bupati Bone. Amri menyebut, langkah tersebut penting agar pemerintah provinsi dapat mendengar langsung alasan di balik kebijakan tersebut, sekaligus mencari solusi yang lebih berpihak pada rakyat.

“Gubernur Sulsel sebaiknya segera memanggil Bupati Bone untuk dimintai penjelasan terkait kenaikan pajak daerah ini. Jangan sampai pemerintah daerah kehilangan kepekaan sosial terhadap warganya sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, semangat kemerdekaan seharusnya dimaknai sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan menambah kesulitan. Oleh karena itu, LIRA meminta agar kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan daerah.

LIRA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik di Bone maupun di wilayah Sulawesi Selatan lainnya. Bagi mereka, transparansi dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus menjadi pondasi utama pemerintah dalam membuat keputusan, terutama pada momentum penting seperti perayaan hari kemerdekaan.