Tirai Misteri Birokrasi : Antara Citra Gemilang dan Realita yang Buram

MAROS, SUARAHAM sebagaimana di banyak daerah lain, birokrasi seakan telah menjelma menjadi panggung teater. Para pejabat tampil gagah di depan kamera, laporan kinerja dipoles rapi, dan angka-angka statistik dipamerkan seolah-olah merefleksikan keberhasilan. Namun siapa pun yang mau jujur melihat ke lapangan tahu: ini bukan prestasi, ini sandiwara.

Apa yang disebut “afiliasi kinerja” lintas pemerintah dan institusi tak lebih dari konspirasi pencitraan. Instansi satu mengamini klaim instansi lain, lembaga pengawas pun ikut membenarkan, hingga masyarakat dipaksa percaya bahwa negara bekerja maksimal. Padahal, ini hanyalah permainan data, kolaborasi semu yang menutup rapat kegagalan, bahkan penyimpangan.

Proyek pembangunan adalah contoh paling vulgar. Jalan di atas kertas seratus persen selesai, tapi di lapangan retak dalam hitungan bulan. Anggaran dicatat terserap penuh, tapi manfaatnya nyaris tak pernah dirasakan rakyat. Kebijakan diumumkan seakan pro-rakyat, padahal yang menguntungkan hanyalah segelintir elite yang berada di lingkaran kekuasaan.

Inilah wajah asli birokrasi kita: mesra dengan angka, tetapi abai pada fakta.

Mereka pandai merajut narasi, tapi miskin integritas. Mereka lihai dalam pencitraan, tapi gagal dalam pelayanan.

Dan di tengah semua itu, publik sedang diperlakukan layaknya penonton dungu yang cukup dihibur dengan laporan, grafik, dan baliho besar berisi kata-kata manis. Itulah yang disebut pembodohan publik yang sistematis.

Di sinilah peran media menjadi taruhan. Media yang sekadar menyalin siaran pers pemerintah hanyalah corong propaganda, bukan pengawal demokrasi. Media yang takut mengkritik sesungguhnya sedang bersekongkol dalam kejahatan pembodohan ini.

Tugas media sejati bukan meninabobokan rakyat dengan berita seremonial, melainkan menyobek tirai misteri dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Media harus berani menyingkap siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang bermain di balik panggung kinerja semu itu.

Kalau tidak, rakyat Maros dan rakyat Indonesia akan terus hidup dalam ilusi, percaya pada prestasi semu, tunduk pada manipulasi data, dan menerima kebijakan yang merugikan mereka sendiri.

Pada akhirnya, pembodohan publik bukan sekadar kebohongan birokrasi—ia adalah penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Dan penghinaan ini hanya bisa dilawan dengan keberanian: keberanian media, keberanian rakyat, dan keberanian untuk menolak diperdaya atas nama pembangunan.

Namun terlepas dari semua itu opini publik ini akan mencacat bahwa kepemimpinan dan kebijakan publik atas kesemrawutan yang terjadi tidak terlepas dari seni prilaku para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan.

Kabupaten Maros 17/8 dalam poros pembangunan dan kebijakan pengelolaan.