Pajak Naik, Ekonomi Sulit, Reformasi 1998 Dikhianati, KERAMAT: Serukan “Reformasi Jilid II”

MAKASSAR I SUARAHAM – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Pertigaan Alauddin–Pettarani, Makassar, Rabu (20/08/2025).

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “Reformasi Jilid II” serta bergantian menyampaikan orasi politik yang menyoroti berbagai persoalan kebijakan pemerintah.

Jenderal Lapangan, Jimi Saputra, menyampaikan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap situasi nasional yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan.

“Kemerdekaan hanya dinikmati oleh penguasa, sementara rakyat terus ditindas. Setiap tahun HUT RI diperingati, tetapi tidak pernah dijadikan momentum refleksi untuk kepentingan rakyat sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila,” tegas Jimi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi nyata di masyarakat.

“Pidato Presiden yang selalu berbicara tentang kepentingan rakyat serta buku Paradoks Indonesia hanyalah pembohongan publik. Faktanya, di akar rumput perekonomian masih tidak stabil, beban pajak kian berat, dan rakyat tetap susah,” ujarnya.

Jimi menambahkan, aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai “pengkhianatan” terhadap reformasi 1998.

“Pemerintah hari ini telah melakukan korupsi terhadap semangat reformasi 1998. Karena itu, kami kembali mengusung agenda Reformasi Jilid II sebagai jawaban atas keresahan rakyat,” pungkasnya.

Aliansi KERAMAT menuding pemerintah hanya berpura-pura berpihak pada rakyat, namun pada kenyataannya menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada kepentingan asing.

Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi KERAMAT antara lain GRD, SPMP, PMKRI Cabang Gowa, LMND Kota Makassar, GMPH, dan GMNI Cabang Makassar. Mereka mengusung isu “Reformasi Jilid II” dengan 13 tuntutan, yaitu:

Tolak RUU KUHAP, Cabut UU TNI, Tolak RUU POLRI, Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Hapuskan sistem outsourcing, Sahkan RUU Perampasan Aset,

Tak hanya itu KERAMAT juga meminta untuk menghentikan pembungkaman demokrasi, Mendesak Kapolda Sulsel tuntaskan kasus uang palsu di Kampus UIN Alauddin Makassar, Mendesak Wali Kota Makassar tuntaskan masalah air bersih di Tello, Tolak kenaikan PBB, Wujudkan pendidikan gratis, Hentikan perampasan ruang hidup.