Kabid SMP Disdik Terseret Kasus Fee, Aktivis Desak Wali Kota Makassar Evaluasi Pengangkatan

MAKASSAR I SUARAHAM – Sejumlah aktivis mendesak Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk meninjau ulang pengangkatan Syarifuddin sebagai Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.

Penunjukan Syarif disebut melanggar prinsip etika pemerintahan karena namanya sempat terseret dalam kasus dugaan fee kegiatan di Hotel Maxone.

Direktur Lembaga Aktivitas Sulsel (Laksus), Muhammad Ansar, menegaskan bahwa pengangkatan pejabat harus mengedepankan integritas.

“Kasus fee Hotel Maxone yang melibatkan Syarif harusnya jadi pertimbangan serius. Jangan sampai wali kota tidak mendapatkan informasi lengkap terkait rekam jejak pejabat yang diangkat,” ujar Ansar, Ahad (24/8/2025).

Ansar menduga informasi soal kasus tersebut tidak sepenuhnya sampai ke wali kota. Ia menyebut Inspektorat kecolongan karena tidak memberikan data komprehensif mengenai pejabat yang pernah tersangkut persoalan keuangan.

“Ini kesalahan Inspektorat. Wali kota seharusnya diberi data lengkap agar pejabat yang dipilih benar-benar bersih,” tegasnya.

Kasus fee yang menyeret nama Syarifuddin merupakan temuan 2023. Diduga terjadi aliran dana Rp100 juta ke pihak tertentu di lingkungan Disdik Makassar, di mana Syarif saat itu menjabat sebagai Kabid SD dan diduga terlibat secara teknis.

Meski proses pemeriksaan di Inspektorat belum rampung, Syarifuddin justru diangkat menjadi Kabid SMP pada mutasi pejabat Juni lalu. Keputusan ini memicu kritik dari berbagai pihak.

Koordinator Koalisi Aktivis Sulsel, Mulyadi, juga menilai pengangkatan Syarif tidak etis dan semestinya ditunda.

“Kita butuh pejabat bersih tanpa rekam jejak penyimpangan. Kalau wali kota tidak segera mengevaluasi, ini akan merusak semangat bersih-bersih yang beliau gaungkan,” ujar Mulyadi.

Pihaknya bahkan berencana mengajukan telaah resmi ke Wali Kota dan Kemendagri agar pengangkatan tersebut ditinjau ulang.

Sebelumnya, Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan bersih dari praktik penyimpangan. Ia berjanji tidak akan memberi ruang bagi pejabat yang terindikasi terlibat persoalan hukum.