Pelindasan Ojol oleh Baracuda: Cermin Buram Krisis Humanisme dan Gagalnya Reformasi Polri

MAKASSAR I SUARAHAM – Insiden viral pelindasan seorang pengemudi ojek online (ojol) oleh kendaraan taktis Baracuda milik Polri saat aksi demonstrasi di Jakarta Pusat bukan sekadar kecelakaan biasa. Kejadian ini adalah potret nyata krisis kemanusiaan sekaligus tanda bahaya atas cara aparat negara menangani aspirasi rakyat di ruang publik.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin konstitusi. Namun, yang terjadi justru intimidasi bersenjata, penggunaan kendaraan taktis, hingga jatuhnya korban jiwa. Pertanyaannya, sampai kapan aparat menempatkan rakyat sebagai musuh, bukan pemilik sah negeri ini?

Kehadiran Baracuda di tengah demonstrasi sipil memperlihatkan paradigma keamanan yang masih bermental militeristik. Aparat gagal membedakan antara kerusuhan anarkis dengan aksi penyampaian aspirasi yang sah secara hukum.

Lebih ironis lagi, setelah nyawa rakyat melayang, publik hanya disuguhi narasi “kesalahan prosedur.” Tidak ada akuntabilitas yang jelas, tidak ada jaminan bahwa kasus ini akan diusut tuntas, apalagi jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Sebagai akademisi yang fokus pada tata kelola pemerintahan, saya melihat ini bukan hanya soal kelalaian teknis. Ini adalah krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Polri butuh evaluasi menyeluruh, mulai dari SOP penanganan aksi massa, pelatihan berbasis pendekatan humanis dan non-represif, hingga pembentukan lembaga pengawas independen agar evaluasi tidak sekadar formalitas internal.

Tanpa keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen, reformasi Polri hanya akan jadi slogan kosong.

Jika menyampaikan pendapat dianggap ancaman, lalu dibalas dengan kekerasan mematikan, demokrasi kita sedang berada di ujung tanduk. Pertanyaan mendasarnya: negara ini dijalankan untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk melanggengkan kekuasaan?

Korban pelindasan, seorang pengemudi ojol yang tengah mencari nafkah, bukan bagian dari massa anarkis. Ia simbol rakyat kecil yang dipinggirkan dan tidak mendapat perlindungan negara.

Tragedi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan Polri untuk melakukan introspeksi total. Tanpa reformasi serius, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan terus anjlok, dan insiden berdarah semacam ini hanya menunggu waktu untuk terulang kembali mungkin dengan korban yang lebih banyak, harga yang lebih mahal.

Mahar Muharram HAM, S.IP., M.AP

Akademisi Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional