21 Tuntutan Massa, Aliansi KERAMAT Desak Reformasi Total Pemerintahan

MAKASSAR I SUARAHAM – Gelombang protes kembali mengguncang Kota Makassar. Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pertigaan Jalan Alauddin-Pettarani, Senin (1/9/2025), menuntut pembatalan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat kecil.

Ratusan massa aksi tampak memenuhi ruas jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Makassar Bergerak, Gulingkan Prabowo-Gibran!”. Mereka secara bergantian melakukan orasi politik yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan DPR RI yang dianggap tidak pro-rakyat.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan KERAMAT, Leksan, menyebut aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai gagal mewujudkan keadilan sosial.

“Di tengah ekonomi rakyat yang semakin sulit, pemerintah justru menaikkan gaji DPR. Mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat, sementara pajak makin mencekik dan anggaran sosial dipangkas,” tegas Leksan di hadapan massa.

Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Presiden Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunjukkan kinerja nyata sejak dilantik.

“Rakyat butuh pemimpin yang tegas membela kepentingan publik, bukan yang diam saat ditanya soal kebijakan. Inilah alasan kenapa kami menyerukan ‘Gulingkan Prabowo-Gibran’,” lanjutnya.

Aksi yang diikuti berbagai elemen mahasiswa dan organisasi rakyat ini juga menyerukan pembubaran DPR RI serta revisi total terhadap kebijakan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat.

Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi KERAMAT di antaranya GRD, SPMP, GMNI Makassar, dan PMKRI Gowa. Mereka membawa 21 tuntutan utama, di antaranya:

Sahkan UU Perampasan Aset

Tolak Kenaikan PBB

Bubarkan DPR RI

Tolak UU TNI dan RUU Polri

Tolak RKUHP

Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat

Hentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil

Adili mantan Presiden Jokowi atas dugaan pelanggaran HAM

Sahkan UU Masyarakat Adat

Tolak proyek strategis nasional yang merugikan rakyat

Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis

Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu