CORAKINDO Soroti Politik Balas Budi dan Kisruh Pansel BUMD Makassar

MAKASSAR I SUARAHAM – 14 September 2025 Fenomena politik balas budi kembali mencuat, kali ini menyentuh kisruh Panitia Seleksi (Pansel) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar.

Sorotan tajam datang dari organisasi CORAKINDO, yang menilai praktik nepotisme dalam rekrutmen direksi BUMD adalah bentuk nyata rusaknya etika tata kelola pemerintahan.

Founder CORAKINDO, Awaluddin Anwar, menegaskan bahwa praktik politik balas budi telah mengakar di banyak level pemerintahan, mulai dari provinsi, kota hingga kabupaten.

Ia menilai pola penempatan jabatan karena faktor kedekatan maupun kontribusi politik justru telah mencederai prinsip good governance.

Menurutnya ini bukan sekadar isu kapasitas, tetapi menyangkut etika dan moral. Kita melihat di Makassar, Pansel BUMD meloloskan paman dan ponakan dalam seleksi Direksi Perparkiran.

“Bagaimana masyarakat bisa percaya pada proses yang seharusnya objektif jika nepotisme masih dipelihara?” ujar Awaluddin ketika ditemui awak media di sela-sela kegiatan CORAKINDO baru-baru ini di Makassar.

Selain Perparkiran, Awaluddin juga menyinggung kisruh dalam penempatan direksi di PDAM Makassar. Ia menyoroti munculnya nama yang pernah tersangkut kasus korupsi Rp19 miliar dalam jajaran calon direksi. Meski pada akhirnya divonis bebas, menurut Awaluddin, persoalan utama tetap pada etika moral.

“Meski secara hukum divonis bebas, pemerintah daerah harus tetap peka terhadap persoalan etika. Bagaimana mungkin sosok yang pernah terseret kasus besar ditempatkan dalam jabatan strategis? Ini soal menjaga kepercayaan publik, bukan sekadar urusan legal-formal,” tegasnya.

CORAKINDO menegaskan bahwa jalan keluar dari praktik balas budi dan nepotisme hanyalah dengan menerapkan merit system dalam setiap rekrutmen pejabat publik maupun direksi BUMD. Proses seleksi harus transparan, akuntabel, dan jauh dari intervensi kepentingan politik.

Lebih lanjut kalau jabatan hanya dipakai sebagai hadiah politik, maka yang lahir adalah birokrasi rapuh. Rakyat akan terus menjadi korban kebijakan yang salah arah.

“Pemerintah harus berani menolak praktik balas budi jika ingin dipercaya,” kata Nidya Puspaningrum, S.H., Ketua Harian CORAKINDO, yang mendampingi Awaluddin bersama Wakil Ketua Umum Syafruddin.

Pernyataan CORAKINDO ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Makassar agar lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan BUMD.

Menurut mereka, BUMD adalah tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah. Karena itu, pengurusnya harus dipilih dari orang-orang yang profesional, bukan karena hubungan darah atau balas jasa politik.

“BUMD adalah urusan rakyat banyak. Jangan dikorbankan hanya demi membalas budi atau menyalurkan kepentingan kelompok. Ini soal martabat pemerintahan dan masa depan pelayanan publik,” pungkas Awaluddin.