Jakarta, Suaraham.com – Corong Rakyat Indonesia (CORAKINDO) kembali dengan tegas angkat suara dalam mengungkap serta mengecam keras pemberian fasilitas diskon solar nonsubsidi kepada 13 korporasi besar diantaranya PT Vale Indonesia, Grup Sinarmas, PT Adaro Energy, dan PT Astra International.
Diskon ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan energi dan bentuk keberpihakan negara terhadap oligarki bisnis, bukan rakyat.
“Ini adalah bentuk ketimpangan yang luar biasa, Di saat rakyat harus menanggung harga energi tinggi dan subsidi terus dipangkas, justru perusahaan-perusahaan raksasa ini menikmati potongan harga solar nonsubsidi. Kami menantang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menindak tegas dan memberikan sanksi berat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut,” tegas Awaluddin Anwar, 21/10/2025 salah satu aktivis CORAKINDO yang selama ini dikenal vokal.
Menurut data yang dihimpun CORAKINDO, pemberian diskon tersebut tidak melalui proses transparan dan tidak mempertimbangkan dampak lingkungan serta sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan penerima. Industri ekstraktif seperti tambang dan sawit yang dimiliki grup-grup tersebut telah terbukti merusak lingkungan, menggusur masyarakat adat, serta memperparah krisis iklim.
“Pemerintah seharusnya memprioritaskan akses energi yang adil dan berkelanjutan untuk masyarakat, bukan malah memberikan insentif kepada perusak lingkungan,” tambah Awaluddin. Kepada media
Tuntutan CORAKINDO kepada Pemerintahan Prabowo Subianto:
1. Cabut segera fasilitas diskon solar nonsubsidi untuk korporasi tambang, sawit, dan industri besar lainnya.
2. Audit publik dan transparansi seluruh mekanisme pemberian diskon energi kepada sektor swasta.
3. Sanksi tegas kepada korporasi yang menerima insentif energi namun terbukti mencemari lingkungan atau melanggar hak asasi manusia.
4. Alihkan insentif energi untuk mendukung transisi energi terbarukan dan akses energi rakyat di daerah terpencil.
CORAKINDO menegaskan, jika Presiden Prabowo diam dan tidak bertindak, maka pemerintahan ini resmi menjadi bagian dari sistem oligarki yang menindas rakyat.
“Kami tidak butuh presiden yang takut pada pengusaha, kami butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat. Jika negara memilih diam, maka rakyat akan bersuara lebih keras!” tutup Awaluddin dengan nada menantang.
CORAKINDO menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari Presiden Prabowo, maka publik berhak menilai bahwa pemerintah baru ini hanya melanjutkan praktik oligarki dan ketidakadilan struktural yang selama ini berlangsung.
![](https://suaraham.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_20250923_014010.jpg")
