MAROS — SUARAHAM.COM | Proyek rehabilitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros menuai sorotan setelah papan informasi proyek diketahui dicopot pada awal November 2025. Pencopotan itu disebut dilakukan untuk pembaruan karena tengah dicetak ulang.
Proyek yang bersumber dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp3.553.216.000. Pelaksana kegiatan tercatat adalah PT Putra Manrajai Konstruksi, dengan CV HS Konsultan sebagai pengawas proyek.
Sebelumnya, papan proyek yang terpasang di lokasi menampilkan tulisan “Proyek ini Didampingi oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan” serta menampilkan logo Polda Sulsel berdampingan dengan logo Kementerian Agama. Keberadaan tulisan dan logo tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak.
Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup, Hamzah, menyatakan pihaknya mempertanyakan alasan di balik pencopotan papan proyek tersebut.
“Perlu dipertanyakan mengapa terjadi kesalahan pada papan proyek, padahal kegiatan sudah berjalan. Mengapa tidak dikoreksi sejak awal, apakah ada hal lain di baliknya?” ujar Hamzah saat meninjau lokasi proyek pada Senin, 10 November 2025.
Sementara itu, Ketua DPC Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros, Herman, juga menyoroti dugaan penggunaan logo Polda Sulsel tanpa dasar kerja sama yang jelas.
“Kami meminta penjelasan dari pihak pelaksana proyek. Jika benar terdapat tulisan dan logo lembaga kepolisian tanpa adanya nota kesepahaman atau kerja sama resmi, hal itu harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tegas Herman.
Kementerian Agama Kabupaten Maros dan pelaksana proyek serta Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Hingga terbitnya pemberitaan ini upaya konfirmasi oleh tim media untuk klarifikasi belum menuai hasil.
Sumber : Tim
![](https://suaraham.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_20250923_014010.jpg")
