Pejabat Tetap Bungkam, Publik Desak DPRD dan Bupati Tanimbar Ambil Sikap

Saumlaki — Suaraham.com – Polemik proyek pemerintah yang kembali dikerjakan kontraktor asal Makassar terus menjadi perbincangan publik. Namun hingga hari ini, baik Dinas Bina Marga maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paulus Arnol Sabono, AP, masih memilih bungkam, meski isu ini telah diberitakan media sejak 20 Oktober.

Proyek bernilai miliaran rupiah yang berada di bawah kendali Dinas Bina Marga itu memunculkan kritik karena dianggap mengabaikan potensi kontraktor lokal. Sebagai PPK, Paulus Arnol Sabono mestinya menjadi pihak paling bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai proses dan dasar penunjukan kontraktor luar daerah.

Namun upaya media untuk meminta klarifikasi sejak 20 Oktober tidak pernah direspons. Pesan, panggilan, serta upaya konfirmasi langsung tidak mendapat tanggapan.

Keterlibatan kontraktor luar dalam proyek-proyek strategis di Kepulauan Tanimbar sebenarnya bukan fenomena baru. Namun kali ini, sikap diam dari pihak yang bertanggung jawab justru memperkuat dugaan bahwa ada masalah pada proyek-proyek di Tanimbar.

“Ketika pejabat yang harusnya menjelaskan justru diam, publik wajar curiga. Proyek ini menggunakan uang rakyat, seharusnya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujar Aktivis di Saumlaki. (15/11/2025) kepada media

Ketertutupan informasi dianggap telah menghambat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Padahal, peroyek pengadaan pemerintah wajib dilakukan secara terbuka, profesional, dan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Bina Marga, PPK, maupun Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi ini membuat desakan publik mengarah ke DPRD agar segera turun tangan melakukan pengawasan bersama bupati untuk:

1. Memanggil Dinas Bina Marga dan PPK dalam RDP terbuka.

2. Menekan Inspektorat agar melakukan audit investigatif terhadap proyek terkait.

3. Mengawasi agar dominasi kontraktor luar tidak merugikan pelaku usaha lokal Tanimbar.

Ketiadaan klarifikasi dari pejabat PPK dan Dinas Bina Marga kini menjadi persoalan tersendiri sekaligus menjadi perhatian untuk kepala pemerintahan di Tanimbar dalam hal ini bupati. Publik menilai bahwa sikap bungkam tersebut bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi, namun sampai berita ini diturunkan, tidak ada satu pun jawaban resmi dari pihak terkait. (***)

(***)