SEMMI Bulukumba Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Sekolah untuk Pendidikan Lebih Baik

BULUKUMBA I SUARAHAM — Forum dialog pendidikan yang digelar SEMMI Bulukumba di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (27/11/2025), menghasilkan penandatanganan komitmen pendidikan baru antara mahasiswa, guru, Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Namun, di balik penandatanganan itu muncul sorotan tajam: komitmen ini jangan sekadar menjadi dokumen manis tanpa implementasi nyata di lapangan.

Komitmen tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, dan Kepala Dinas Pendidikan, Andi Buyung Saputra, berdasarkan naskah yang diinisiasi oleh SEMMI Bulukumba.

Dokumen itu memuat enam poin pokok yang menegaskan penguatan otoritas sekolah, perlindungan guru, serta kewajiban orang tua menghormati proses pendidikan tanpa intervensi mengganggu.

Namun sejumlah peserta forum menilai bahwa komitmen ini muncul setelah banyaknya kasus ketegangan antara orang tua dan pihak sekolah, termasuk kejadian guru ditekan saat menerapkan aturan disiplin

Beberapa laporan ancaman kriminalisasi yang sebelumnya tidak pernah ditangani secara tegas oleh otoritas pendidikan daerah.

Ketua SEMMI Bulukumba, Andika Pratama, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk koreksi moral mahasiswa terhadap carut-marut relasi sekolah orang tua yang selama ini sering dibiarkan tanpa arah.

“Kami tidak ingin komitmen ini berhenti sebagai acara foto bersama. Ini harus menjadi landasan kerja konkret, terutama untuk melindungi guru dari tekanan eksternal. Pendidikan tidak boleh tunduk pada ego orang tua,” tegasnya.

Andika menegaskan bahwa selama ini guru kerap menjadi pihak paling rentan, sementara pemerintah daerah terkesan lamban merespons persoalan-persoalan yang muncul di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Andi Buyung Saputra, menyampaikan dukungan atas usulan SEMMI.

“Komitmen ini memperkuat ruang gerak guru untuk mengajar dengan profesional dan kreatif,” ujarnya.

Namun hingga kini, Disdik belum menjelaskan mekanisme pengawasan atau SOP khusus untuk menindak kasus tekanan terhadap guru dari oknum orang tua—padahal inilah poin paling kritis dalam komitmen tersebut.

Bupati Bulukumba, H. Andi Muchtar Ali Yusuf, menyebut komitmen ini sebagai langkah maju sekaligus menegaskan kesiapannya turun tangan langsung jika ada guru yang didiskriminasi atau dikriminalisasi oleh orang tua murid.

“Pemerintah siap menindaklanjuti komitmen ini dengan kebijakan konsisten dan terukur. Kami tidak akan membiarkan guru ditekan hanya karena menegakkan aturan sekolah,” ucapnya.

Pernyataan itu mendapat respons positif, namun sebagian peserta menilai bahwa komitmen bupati harus dibuktikan dengan langkah nyata, bukan sekadar janji forum.

Dokumen komitmen yang dipuji banyak pihak ini sebenarnya menyingkap problem yang selama ini dianggap “tabu” untuk dibicarakan di instansi pendidikan, yaitu:

Banyak orang tua menekan guru ketika anaknya dikenai konsekuensi pelanggaran.

Sekolah sering takut menegakkan aturan karena khawatir diadukan ke pejabat atau aparat.

Beberapa kasus guru dipaksa meminta maaf meski menjalankan tata tertib.

Pemerintah kerap hanya muncul setelah masalah viral.

Dengan kata lain, komitmen baru ini sebenarnya adalah bentuk pengakuan bahwa tata kelola pendidikan sebelumnya masih lemah dan membutuhkan reformasi mendesak.

SEMMI Bulukumba menyatakan bahwa mereka akan tetap mengawal implementasi komitmen tersebut dan memastikan tidak ada poin yang hanya berhenti sebagai wacana.

Inisiatif ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa bukan hanya pengkritik, tetapi juga aktor strategis dalam mendorong perubahan pendidikan di Bulukumba.