PKN RI Gelar Edukasi Antikorupsi di Puskesmas Adaut, Kapus Curhat soal Tekanan dari Oknum Pegawai

Tanimbar — SUARAHAM – Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kunjungan sekaligus memberikan edukasi antikorupsi di Puskesmas Adaut, Kecamatan Selaru (3/12/2025).

Ketua PKN RI KKT, Samuel Lartutul, dalam materinya menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus diperkuat hingga ke tingkat pelayanan dasar. Ia menilai masih banyak indikasi praktik tidak profesional yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

“Sangat miris melihat kondisi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ada berbagai contoh motif korupsi, termasuk dalam pelayanan obat-obatan di Pustu. Kadang pelayanan tidak sesuai juknis, obat tidak diberikan secara objektif, melainkan karena hubungan keluarga atau kedekatan. Ini salah satu indikasi korupsi,” ujar Lartutul.

Selain itu, Sekretaris PKN RI KKT, Kafroly, juga memberikan pemaparan terkait tugas dan fungsi lembaga tersebut yang hadir untuk membantu pemerintah daerah dan pusat dalam pencegahan penyimpangan anggaran. “PKN RI tidak main-main dalam sistem pengawasan. Termasuk aset negara, baik bergerak maupun tidak bergerak, semuanya akan kami investigasi di lapangan,” tegas Kafroly.

Dalam sesi diskusi, Kepala Puskesmas (Kapus) Adaut, Maria Rona Mainake, menyampaikan keluhannya terkait tekanan yang ia hadapi dari oknum pegawai di lingkungan puskesmas. Maria mengaku telah empat kali dilaporkan oleh oknum yang sama, meski laporan tersebut tidak terbukti.

“Ada dugaan oknum pegawai yang selalu mencari cara menjatuhkan saya. Walaupun sudah empat kali mereka melaporkan saya, saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan saja yang melihat apa yang mereka lakukan,” ujarnya sambil menahan tangis.

Ia menambahkan bahwa dugaan tindakan oknum tersebut mengganggu reputasinya sebagai pimpinan fasilitas kesehatan. “Ini seperti duri yang selalu tertanam dalam diri saya. Saya mohon kepada Tuhan dan pemerintah daerah agar bisa membantu mengangkat duri ini,” katanya.

Maria berharap ada perhatian serius terhadap pegawai yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional namun kerap membuat laporan terhadap dirinya.