Wilayah Merasa Di khianati, Dugaan Politik Kotor Menguat di Internal PB PII Jelang Pemilihan Ketua Umum

MEDAN | SUARAHAM – Aroma praktik politik tidak sehat kian menguat di tubuh Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menjelang pemilihan Ketua Umum, Rabu (03/12/2025).

Sejumlah kader dan pengurus wilayah angkat suara, menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan pengkhianatan dan transaksi dukungan yang di nilai mencederai marwah organisasi.

Berbagai indikasi di lapangan mengarah pada dugaan adanya oknum yang memanfaatkan situasi organisasi demi mengejar kursi kekuasaan.

Dukungan wilayah yang semestinya menjadi amanah perjuangan, justru di duga “di perjual belikan” untuk kepentingan politik pribadi.

Praktik tersebut di nilai bertabrakan langsung dengan nilai-nilai dasar PII yang menjunjung tinggi ketulusan, keikhlasan, serta integritas kader.

Alih-alih menguatkan barisan, dinamika yang berkembang justru memantik konflik dan kekecewaan di tingkat wilayah.

Kekecewaan paling terasa datang dari sejumlah pengurus wilayah, di antaranya Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mereka mengaku sejak awal telah memberikan kepercayaan penuh, namun belakangan merasa di tinggalkan setelah terjadi perubahan arah politik di lingkar elite PB PII.

“Banyak wilayah merasa di peralat. Saat kepentingan pribadi lebih di kedepankan daripada marwah organisasi, maka kader di bawah menjadi korban,” ungkap salah satu tokoh wilayah dengan nada getir.

Situasi semakin memanas setelah muncul kembali figur-figur yang sebelumnya telah di berhentikan dari struktur wilayah, namun kini justru ikut berkompetisi memperebutkan kursi strategis di PB PII.

Fenomena ini memunculkan tanda tanya besar soal komitmen terhadap mekanisme organisasi dan proses kaderisasi yang sah.

Sejumlah wilayah menilai, jika pola politik seperti ini dibiarkan, maka persatuan, kepercayaan, serta stabilitas internal PII akan menjadi taruhannya.

“PII bukan ruang transaksi politik. PII adalah ruang perjuangan, bukan arena perebutan kursi,” tegas salah satu pengurus wilayah lainnya.

Atas kondisi tersebut, gelombang desakan dari berbagai wilayah pun menguat agar PB PII segera mengambil sikap tegas.

Para kader menyerukan agar seluruh proses organisasi dikembalikan pada koridor aturan, etika, dan jati diri Pelajar Islam Indonesia.

Mereka berharap kepemimpinan PB PII ke depan lahir dari proses yang bersih, bukan di bangun di atas intrik, transaksi, dan pengkhianatan terhadap wilayah.