Maros — SUARAHAM – Petani di Kabupaten Maros mendesak Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk turun langsung melakukan evaluasi dan penataan ulang manajemen pengelolaan air pertanian, khususnya pada jalur irigasi yang menghubungkan Kecamatan Lau menuju Kecamatan Bontoa.
Desakan ini kembali menguat setelah para petani menghadapi kesulitan air pada musim tanam tahun. Meski jaringan irigasi di wilayah tersebut selama ini menjadi tumpuan ribuan hektare sawah, distribusi air dinilai tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut disebut hampir terjadi setiap tahun, yang menunjukkan adanya dugaan manajemen air yang kurang efektif, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan petani mulai dari musim tanam, masa pemupukan hingga masa pembuahan padi.
Seorang petani di Kecamatan Lau mengungkapkan bahwa kondisi irigasi kini semakin memprihatinkan, ditandai dengan debit air yang tidak stabil serta dugaan pembagian air yang tidak merata.
“Air sering tidak sampai ke wilayah bawah, padahal banyak sawah yang bergantung pada irigasi Lau–Bontoa. Kami harap Menteri Pertanian turun melihat langsung kondisi di lapangan,” ujarnya, Minggu (7/12).
Senada dengan itu, seorang petani milenial bernama Ical juga menyoroti pentingnya pengelolaan air yang tepat sasaran dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut situasi saat ini cukup ironis, karena wilayah tersebut memasuki musim hujan namun petani tetap mengalami kekeringan disalurkan irigasi.
“Musim hujan tapi kekeringan air disalurkan irigasi. Perlu perhatian serius dari pihak terkait, apalagi sudah memasuki musim tanam. Warga di Lingkungan Bontokadatto, Kecamatan Lau, mengalami saluran irigasi kering karena debit air sangat kurang,” ungkap Ical. Minggu (7/12).
Petani menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan air, mulai dari pembagian debit, perbaikan dan normalisasi saluran, hingga koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola irigasi, dan instansi teknis lainnya. Mereka menyebut langkah teknis yang selama ini dilakukan belum mampu menjawab persoalan kekeringan yang berulang dari tahun ke tahun.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah pusat memperkuat program rehabilitasi irigasi serta memberikan pendampingan teknis kepada pengelola saluran di tingkat desa dan kecamatan agar distribusi air lebih teratur dan sesuai kebutuhan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan dan desakan petani tersebut.
![](https://suaraham.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_20250923_014010.jpg")
