Religius di Baliho, Hura-hura di Panggung: Wajah Asli Perayaan Hari Jadi Bantaeng di Sorot

BANTAENG | SUARAHAM – Perayaan Hari Jadi Bantaeng tahun ini justru membuka kembali tabir retaknya konsistensi antara visi besar Bantaeng Religius dengan praktik nyata pemerintahan di lapangan.

Momentum yang seharusnya menjadi ruang spiritual tempat masyarakat diajak bermuhasabah, berdoa, dan meneguhkan nilai moral justru berubah menjadi panggung hiburan dengan menghadirkan artis penyanyi dan euforia seremonial.

Alih-alih menghadirkan suasana reflektif, pemerintah daerah tampak lebih memilih gemerlap panggung dan keramaian hiburan. Pilihan ini bukan sekadar soal selera acara, tetapi mencerminkan pergeseran orientasi nilai: dari substansi religius ke simbolisme seremonial belaka.

Ketua Cabang Balla’ Tujua, Alif, menilai masyarakat menyaksikan kontras yang sangat telanjang antara visi religius yang terus dipublikasikan dengan realitas implementasi di lapangan.

“Hari Jadi Bantaeng adalah momentum sakral untuk bersyukur dan bercermin, bukan sekadar ajang pesta. Jika pemerintah benar-benar memegang visi religius, maka doa bersama, refleksi moral, dan kegiatan spiritual harusnya menjadi inti. Tapi yang terjadi justru panggung hiburan. Sementara rakyat masih bergulat dengan banjir dan dampak sosialnya,” tegas Alif.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan visi sebuah keadaan ketika arah normatif yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tidak lagi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan publik. Visi religius yang seharusnya menjadi kompas etika, justru tereduksi menjadi slogan politis tanpa ruh.

Situasi ini semakin ironis karena Bantaeng dalam beberapa waktu terakhir berulang kali dilanda banjir. Alih-alih menunjukkan sense of crisis dan empati sosial, pemerintah justru menampilkan wajah perayaan seolah daerah sedang berada dalam kondisi aman dan sejahtera tanpa luka sosial.

Publik menilai, di sinilah terlihat ketidakpekaan struktural. Ketika rakyat masih berjuang membersihkan lumpur, memperbaiki rumah, dan memulihkan ekonomi, pemerintah justru memilih memusatkan energi pada hiburan dan perayaan.

Dengan menjadikan panggung hiburan sebagai fokus utama, pemerintah secara tidak langsung mengirim pesan yang problematik: bahwa visi religius cukup dipajang dalam baliho dan pidato, tanpa harus sungguh-sungguh dihayati dalam kebijakan dan sikap.

Tak mengherankan jika kekecewaan publik kian menguat. Sebab ketika visi hanya berhenti di retorika, yang runtuh bukan sekadar kualitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan dan integritas moral pemerintah di mata masyarakat.

Alif pun menutup kritiknya dengan pernyataan yang keras dan menohok:

“Jika pemerintah tidak mampu menjadikan Hari Jadi sebagai momen spiritual, dan tidak mampu menjadikan banjir sebagai pelajaran, maka visi religius itu sesungguhnya telah kehilangan makna. Pemerintah harus berbenah bukan dengan panggung hiburan, melainkan dengan keseriusan, empati, dan ketulusan dalam memimpin rakyat.”