Kritik Keras ke Istana Menggema, Mahasiswa Serukan Evaluasi Total Pemerintah

MAKASSAR | SUARAHAM — Jalan poros strategis Alauddin–Pettarani, Kota Makassar, Rabu (10/12/2025), berubah menjadi panggung perlawanan.

Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Rakyat Demokrasi Makassar (FREDOM) menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan keras yang langsung mengarah ke pusat kekuasaan nasional.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bernada kecaman terbuka, di antaranya:

“Evaluasi Total Kinerja Prabowo–Gibran”, “Copot Menteri Kehutanan & ESDM RI”, “Bebaskan Tahanan Politik Aksi Agustus 2025”, serta “Ungkap Pelanggaran HAM Masa Lalu”.

Spanduk-spanduk itu menjadi simbol kekecewaan mendalam terhadap negara yang dinilai gagal menunaikan tanggung jawab konstitusionalnya.

Jenderal Lapangan FREDOM, Mujahidin, dalam orasinya menegaskan bahwa Indonesia hari ini sedang berada dalam kondisi krisis multidimensi yang dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil.

“Kami melihat negara ini tidak baik-baik saja. Persoalan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik semakin menekan rakyat. Negara hadir hanya lewat janji, tapi absen dalam solusi,” tegas Mujahidin dari atas mobil komando.

Ia juga menyoroti mandeknya penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang hingga kini tak kunjung dituntaskan oleh negara.

“Pelanggaran HAM di masa lalu dibiarkan mengendap tanpa keadilan. Negara seolah menutup mata terhadap luka sejarah yang belum sembuh,” katanya.

Tak hanya itu, FREDOM secara terbuka mengecam keras Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM RI yang dinilai gagal dalam mitigasi krisis lingkungan dan bencana alam yang terus berulang di berbagai daerah.

“Bencana terus terjadi, tapi para menteri hanya sibuk dengan kepentingan proyek dan oligarki. Ini kejahatan struktural terhadap rakyat,” kecam Mujahidin.

Dalam tuntutan lainnya, massa juga mendesak pembebasan seluruh tahanan politik aksi Agustus 2025 yang hingga kini masih ditahan.

“Menahan aktivis adalah bentuk pembungkaman demokrasi. Negara tidak boleh takut pada kritik,” serunya disambut teriakan massa.

Tak luput dari sorotan, kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran juga kembali dipertanyakan. FREDOM menilai pemerintahan saat ini lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang menyelesaikan akar persoalan rakyat.

Sebelum membubarkan diri, massa FREDOM membacakan pernyataan sikap resmi, yang menegaskan tuntutan agar Presiden RI segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM, mengevaluasi total jajaran menteri bermasalah, serta menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang.

Aksi ditutup dengan seruan lantang:
“Negara tidak boleh kebal kritik! Keadilan bukan hadiah ia harus diperjuangkan!”