Krisis Politik Belanda Memuncak: Caspar Veldkamp Letakkan Jabatan

Den Haag, Suaraham – (26 Agustus 2025) – Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, resmi mengundurkan diri pada Jumat malam (22/8) setelah gagal memperoleh dukungan kabinet untuk menerapkan sanksi tambahan terhadap Israel. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kritik internasional atas situasi kemanusiaan di Gaza.

Dalam pernyataan resminya, Veldkamp menegaskan bahwa ia tidak lagi memiliki ruang manuver untuk mengambil kebijakan yang dianggap penting terkait konflik Israel–Palestina. “Saya tidak dapat lagi melaksanakan tugas secara penuh karena usulan langkah tambahan terhadap Israel tidak mendapatkan dukungan kabinet. Maka dengan ini saya menyatakan mundur,” ujarnya dikutip dari Reuters (22/8/2025).

Latar Belakang dan Upaya Diplomasi

Sejak menjabat, Veldkamp mendorong langkah tegas terhadap Israel, di antaranya:

Memberlakukan sanksi atas perluasan permukiman di Tepi Barat.

Mengkaji ulang kesepakatan Uni Eropa–Israel terkait blokade Gaza.

Memberikan larangan masuk bagi pejabat garis keras Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh mitra koalisi seperti VVD dan BBB yang menilai kebijakan itu berisiko merusak hubungan diplomatik Belanda. (AP News, 23/8/2025).

Pengunduran Diri Kolektif Partai NSC

Tidak hanya Veldkamp, seluruh menteri dan sekretaris negara dari partai New Social Contract (NSC) juga mengajukan pengunduran diri. Keputusan kolektif ini semakin memperlemah posisi pemerintahan sementara di bawah Perdana Menteri Dick Schoof, yang sebelumnya sudah kehilangan dukungan Partai PVV pada Juni lalu. (The Guardian, 23/8/2025).

Sebagai langkah darurat, pemerintah Belanda menunjuk Menteri Pertahanan Ruben Brekelmans sebagai Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri hingga penunjukan definitif dilakukan. (Government.nl, 23/8/2025).

Dampak Politik

Pengunduran diri Veldkamp dinilai memperdalam krisis politik Belanda menjelang pemilu Oktober mendatang. Kabinet kini hanya ditopang dua partai, yakni VVD dan BBB, tanpa dukungan PVV maupun NSC.

Secara internasional, keputusan ini mendapat perhatian luas. Belanda sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara Eropa yang mendorong langkah hukum internasional terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Kini, posisi diplomasi Belanda dipandang semakin melemah di tengah sorotan dunia atas kondisi kemanusiaan di Gaza. (Al Jazeera, 22/8/2025).