MAROS – SUARAHAM – Massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR), terdiri dari PMII Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (24/6/2026) sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah.
Massa melakukan perjalanan jauh dari Kantor Bupati Maros menuju Kantor DPRD Maros dengan membawa sepuluh tuntutan yang mencakup evaluasi Kabinet Merah Putih, pengelolaan sumber daya alam, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), hingga pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Di tingkat daerah, massa menyoroti maraknya tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru di Kabupaten Maros.
Aksi sempat menarik perhatian saat rombongan kendaraan KDMP yang melintas di depan Kantor Bupati Maros dihentikan massa sebagai simbol penyampaian aspirasi. Kendaraan tersebut kemudian turut berada dalam iring-iringan massa menuju DPRD Maros.
Di DPRD Maros, massa diterima Ketua DPRD bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros untuk berdialog terkait tuntutan yang disampaikan.
Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dan pemuda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, menyebut aksi tersebut sebagai tanggung jawab moral generasi muda untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berjalan sesuai amanat reformasi. Ia juga menyoroti persoalan mutasi guru dan tambang ilegal yang dinilai membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Jenderal Lapangan Aksi, Hardiansyah, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kontrol sosial agar pemerintah segera merespons berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat.
AKAR Maros menyatakan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan dan siap kembali turun ke jalan apabila tidak ada tindak lanjut nyata dari pemerintah.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menunjukkan sinergi antara gerakan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
