BANTAENG I SUARAHAM – Polemik realisasi beasiswa mahasiswa di Kabupaten Bantaeng kembali memanas.
Pimpinan Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PC SEMMI) Bantaeng mempertanyakan keseriusan DPRD Bantaeng dalam mengawal aspirasi pendidikan setelah jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan secara resmi tak kunjung mendapat kepastian.
Ketua Umum PC SEMMI Bantaeng, Tiwa Jalapala, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada DPRD Bantaeng.
Surat tersebut untuk meminta pelaksanaan RDP bersama Komisi C DPRD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Bantaeng. Namun hingga kini, belum ada respons konkret terkait jadwal pelaksanaan forum tersebut.
“Kami sudah menyurat secara kelembagaan untuk meminta RDP bersama Komisi C dan Bagian Kesra. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan jadwal. Kami mempertanyakan, ada apa dengan DPRD Bantaeng?” tegas Tiwa dalam keterangannya, Minggu (17/5).
Menurutnya, lambannya respons DPRD menimbulkan tanda tanya besar di tengah keresahan mahasiswa yang menunggu kepastian pencairan beasiswa.
Padahal, program tersebut disebut telah dianggarkan dan menjadi harapan banyak mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Beasiswa ini bukan sekadar bantuan biasa, tetapi menyangkut keberlangsungan studi mahasiswa Bantaeng. Kalau anggarannya ada, kenapa realisasinya terus mengambang tanpa penjelasan terbuka?” ujarnya.
SEMMI menilai DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan segera memanggil pihak Kesra untuk membuka seluruh informasi terkait proses dan kendala pencairan beasiswa kepada publik.
“DPRD jangan terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Mahasiswa butuh kepastian, bukan janji yang terus tertunda,” tambahnya.
Tiwa juga memperingatkan bahwa jika surat permohonan RDP terus diabaikan, maka mahasiswa siap mengambil langkah lanjutan dengan menggelar aksi massa sebagai bentuk protes terhadap mandeknya realisasi beasiswa.
“Kalau jalur administratif dan kelembagaan tidak direspons cepat, jangan salahkan mahasiswa jika turun ke jalan untuk menuntut kejelasan hak kami,” pungkasnya.
