MAKASSAR | SUARAHAM — Barisan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (BARAK SULSEL) mendesak Polres Pelabuhan Makassar mengusut secara serius dugaan penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Makassar.
Desakan tersebut disampaikan BARAK SULSEL saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Makassar. Massa membawa sejumlah tuntutan dan spanduk bertuliskan, “BONGKAR DAN USUT TUNTAS DUGAAN KASUS KORUPSI DISTRIK NAVIGASI.”
Aksi tersebut dipimpin Jenderal Lapangan BARAK SULSEL, Fahrul. Dalam orasinya, massa meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada menerima informasi atau laporan, tetapi melakukan penelusuran terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dipersoalkan.
BARAK SULSEL menyoroti sejumlah dugaan persoalan, mulai dari dugaan monopoli usaha, dugaan mark-up, hingga dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pemeliharaan di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Makassar.
Menurut BARAK SULSEL, seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional. Aparat diminta menelusuri dokumen serta pelaksanaan kegiatan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum maupun kerugian negara.
Fahrul menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya terhadap kegiatan yang menggunakan uang negara.
“Kami datang ke Polres Pelabuhan Makassar bukan sekadar berteriak di jalan. Kami datang sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas penggunaan anggaran negara dan mempertanyakan dugaan praktik monopoli usaha, dugaan mark-up, serta dugaan penyimpangan dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa maupun pemeliharaan di Distrik Navigasi Kelas I Makassar,” tegas Fahrul.
Ia meminta aparat membongkar persoalan tersebut berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi ataupun tekanan dari pihak tertentu.
BARAK SULSEL juga meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia, dokumen kontrak, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, proses pembayaran hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan kondisi di lapangan.
Selain persoalan di Distrik Navigasi, BARAK SULSEL turut mendesak Kapolres Pelabuhan Makassar yang baru melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
Fahrul secara khusus meminta evaluasi terhadap Kasat Reskrim dan Kanit Tipidkor. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan korupsi memperoleh penanganan yang jelas dan terukur.
“Kami juga mendesak Kapolres Pelabuhan Makassar yang baru untuk mengevaluasi kinerja Kasat Reskrim dan Kanit Tipidkor. Jangan sampai laporan atau informasi mengenai dugaan korupsi hanya berhenti di meja pemeriksaan tanpa kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum berjalan,” ujar Fahrul.
BARAK SULSEL juga meminta aparat memberikan perhatian terhadap aspek transparansi dalam penanganan informasi dugaan korupsi. Massa menilai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan.
Desakan tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap pengelolaan anggaran negara di lingkungan instansi pemerintah. BARAK SULSEL meminta aparat tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga mencocokkannya dengan fakta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Fahrul menegaskan, BARAK SULSEL tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Namun, menurutnya, munculnya dugaan penyimpangan harus dijawab melalui proses pemeriksaan yang transparan dan berdasarkan alat bukti.
“Kami meminta semuanya dibongkar dan diperiksa secara profesional berdasarkan bukti. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan indikasi tindak pidana, kami meminta aparat tidak ragu menindaklanjutinya sesuai hukum,” tegasnya.
BARAK SULSEL menegaskan aksi tersebut bukan akhir dari pengawalan. Organisasi tersebut memberikan ruang kepada aparat maupun pihak terkait untuk memberikan respons atas tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak terdapat tindak lanjut yang jelas, BARAK SULSEL menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tegaskan, aksi hari ini bukan aksi terakhir. Apabila tuntutan BARAK SULSEL tidak diindahkan dan tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya, kami akan kembali turun ke jalan dengan konsolidasi massa yang lebih besar. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” tutup Fahrul
