SAUMLAKI | SUARAHAM — Prestasi gemilang justru berujung pada ironi. Kontingen Kempo Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) berhasil membawa pulang predikat Juara II Umum dalam kejuaraan tingkat Provinsi Maluku. Namun, setibanya di Saumlaki, para atlet disebut pulang tanpa sambutan resmi dari Pemerintah Daerah maupun KONI KKT.
Kontingen tiba di Pelabuhan Saumlaki sekitar pukul 10.00 WIT, Kamis, 1 Oktober 2026, menggunakan KM Pangoro. Tidak terlihat seremoni penyambutan maupun bentuk penghargaan resmi terhadap atlet yang baru saja membawa nama Tanimbar dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.
Ironisnya, perjuangan kontingen itu disebut berlangsung dalam kondisi serba terbatas. Biaya keberangkatan, transportasi, akomodasi hingga kebutuhan selama mengikuti pertandingan disebut ditanggung secara mandiri oleh atlet, orang tua, serta donatur dari Ambon.
Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan perjuangan para atlet. Mereka disebut harus patungan, menjual hasil kebun, hingga mencari dukungan donasi agar tetap dapat berangkat dan bertanding.
Hasilnya justru mencolok. Di tengah keterbatasan fasilitas dan pembiayaan, Kempo KKT mampu finis sebagai Juara II Umum.
Prestasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pola pembinaan olahraga di daerah. Sebab, keberhasilan atlet membawa nama Tanimbar ternyata tidak berbanding lurus dengan dukungan yang mereka rasakan sebelum maupun setelah pertandingan.
Pelatih tim Kempo KKT menyatakan, perjuangan belum berhenti. Menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Mahasiswa (Popma) Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027, tim disebut tetap berkomitmen untuk ambil bagian meski dukungan pemerintah daerah belum menjadi kepastian.
“Apapun yang terjadi, demi mengharumkan nama Bumi Duan Lolat, kami akan gunakan segala potensi yang kami miliki untuk tetap mengikuti Popma nanti, sekalipun tak dibantu Pemda ataupun KONI KKT,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya tekad para atlet untuk tetap membawa nama Tanimbar, sekaligus memperlihatkan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pembinaan olahraga daerah.
Sorotan kemudian mengarah pada dukungan anggaran olahraga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan bagaimana keberpihakan APBD terhadap pembinaan atlet, khususnya atlet yang telah menunjukkan prestasi di tingkat provinsi.
Kritik juga muncul karena masyarakat menilai dukungan terhadap kegiatan olahraga semestinya tidak berhenti pada seremoni atau slogan tentang kebanggaan daerah. Pembinaan atlet membutuhkan pembiayaan, fasilitas, keberangkatan kejuaraan, pelatih, hingga penghargaan atas prestasi.
“Kalau untuk acara hiburan, anggaran ada. Giliran atlet yang sudah jelas-jelas harumkan nama Tanimbar, anggaran tidak ada. Ini potret buram pembinaan olahraga kita,” sindir seorang pemerhati olahraga di Saumlaki.
Namun, klaim mengenai besaran maupun penggunaan anggaran kegiatan seremonial tersebut masih perlu dibuktikan melalui dokumen APBD dan realisasi anggaran. Demikian pula dengan alasan tidak adanya dukungan terhadap kontingen Kempo KKT, yang semestinya dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.
Persoalan ini menjadi penting karena minimnya dukungan pembinaan berpotensi memengaruhi keberlanjutan prestasi atlet. Bukan tidak mungkin atlet berprestasi mencari daerah lain yang dinilai mampu memberikan pembinaan lebih baik atau bahkan memilih berhenti karena merasa perjuangannya tidak mendapat perhatian.
Prestasi Juara II Umum bukan sekadar angka dalam daftar hasil pertandingan. Di baliknya terdapat atlet, pelatih, orang tua dan pihak-pihak yang disebut rela mengeluarkan biaya serta tenaga agar nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berkibar di tingkat provinsi.
Karena itu, Pemerintah Daerah dan KONI KKT dituntut memberikan penjelasan mengenai pola pembinaan atlet, dukungan anggaran, serta bentuk perhatian terhadap kontingen yang telah membawa nama daerah.
Jangan sampai ketika medali diraih, nama Tanimbar dibanggakan. Tetapi ketika atlet membutuhkan dukungan untuk berangkat dan pulang membawa prestasi, mereka justru harus berjuang sendiri.
