MAROS I SUARAHAM — Bantuan negara yang seharusnya menjadi penyelamat petani justru diduga berubah menjadi ladang bisnis bagi oknum tidak bertanggung jawab. Traktor bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Sulawesi Selatan terindikasi diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.
Praktik yang mencederai kepentingan petani tersebut mendapat perhatian serius Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Saat meninjau lahan pertanian di Desa Alatengae, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026), Amran mengungkap dugaan penyimpangan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah.
Amran menegaskan, traktor bantuan merupakan hibah negara yang diberikan secara gratis untuk menunjang produktivitas kelompok tani. Bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan oleh oknum demi memperkaya diri sendiri.
Ia pun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik tersebut. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan fasilitas negara.
Sorotan Amran tidak berhenti pada satu wilayah. Dugaan penyimpangan serupa disebut terindikasi terjadi di sejumlah daerah, termasuk Sidrap, Gowa, dan Takalar.
Bahkan, sebanyak 85 unit traktor yang terindikasi bermasalah diperintahkan untuk ditarik. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin bantuan pertanian yang bersumber dari uang rakyat justru jatuh ke tangan pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Secara nasional, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 10 ribu unit alsintan telah disalurkan. Namun, terdapat 271 laporan dugaan penyimpangan bantuan yang kini menjadi perhatian pemerintah.
Angka tersebut patut menjadi alarm serius. Sebab, setiap unit traktor yang diselewengkan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berpotensi merampas hak petani yang seharusnya menerima dan memanfaatkan bantuan tersebut.
Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz, mengungkapkan bahwa penelusuran bermula dari laporan yang diterima Kementerian Pertanian. Dalam perkembangan penanganannya, dua orang telah diamankan dan diproses di Polda.
Traktor pengadaan tahun 2025–2026 tersebut diduga dipasarkan melalui media sosial, marketplace, hingga penawaran secara langsung dengan harga bervariasi.
JANGAN BERHENTI PADA DUA ORANG!
Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa penerima awal bantuan, bagaimana proses distribusinya, siapa yang menguasai traktor, siapa yang menawarkan, hingga ke mana aliran uang hasil dugaan transaksi tersebut.
Jika benar bantuan negara diperjualbelikan, publik berhak mengetahui apakah praktik itu dilakukan secara individual atau melibatkan jaringan yang lebih luas.
Pemeriksaan juga perlu menjangkau mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penyaluran alsintan. Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada pihak yang tertangkap, sementara aktor lain yang mungkin mengetahui atau terlibat justru luput dari pemeriksaan.
Uang negara digunakan untuk membantu petani, bukan untuk membuka peluang bisnis bagi oknum.
Kini publik menunggu keberanian aparat membongkar seluruh rantai dugaan penyimpangan tersebut. Sebab, mencuri hak petani melalui penyalahgunaan bantuan negara sama saja dengan mengkhianati tujuan pembangunan pertanian.











