SAMARINDA I SUARAHAM – Gelombang kemarahan massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) pecah di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis, 21 Mei 2026.
Aksi yang sejak siang mengguncang kawasan perkantoran pemerintahan itu berakhir dengan kekecewaan mendalam setelah tuntutan pencopotan Rudy Masud dan dorongan hak angket tak mendapat kepastian.
Sekitar pukul 16.30 WITA, setelah berjam-jam menunggu di bawah pengawalan ketat aparat, hanya 30 orang perwakilan APMKT yang akhirnya diperbolehkan masuk untuk melakukan audiensi tertutup.
Sementara ratusan massa lainnya tetap bertahan di luar pagar kantor gubernur dengan penuh emosi dan tekanan.
Dalam forum tersebut, APMKT secara terbuka melontarkan dua tuntutan keras: mendesak Rudy Masud mundur dari kursi Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta meminta pembentukan hak angket segera disetujui melalui jalur politik Partai Golkar.
Namun audiensi yang diharapkan menjadi ruang penyelesaian justru berubah menjadi forum panas penuh adu argumen.
Saat isu hak angket dibahas, pihak pemerintah berdalih bahwa persoalan tersebut bukan ranah gubernur, melainkan kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
“Proses hak angket ada mekanismenya di DPRD, bukan diputuskan di sini,” ujar salah satu pihak dalam ruang pertemuan.
Jawaban itu memicu kekecewaan perwakilan massa. Mereka menilai pemerintah hanya melempar tanggung jawab tanpa keberanian mengambil sikap politik yang jelas.
Situasi makin memanas ketika Rudy Masud memilih tidak memberikan jawaban tegas atas tuntutan pengunduran dirinya.
Sikap bungkam itu dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang datang membawa tekanan politik secara langsung.
Menurut sejumlah peserta audiensi, Rudy Masud bahkan meninggalkan forum tanpa memberikan keputusan ataupun penjelasan yang dianggap memuaskan massa aksi. Momen itu langsung memantik kemarahan dan sorotan keras dari APMKT.
Sejak pukul 11.15 WITA, suasana di depan Kantor Gubernur memang sudah memanas. Massa terus berteriak meminta gubernur menemui mereka secara langsung.
Namun permintaan tersebut tak kunjung dipenuhi. Aparat keamanan dan Satpol PP justru memperketat penjagaan di sejumlah titik.
Ketegangan juga sempat pecah antara massa APMKT dengan Ketua Satpol PP. Massa tersulut emosi setelah muncul narasi yang dianggap meminta demonstran memberi penghormatan berlebihan kepada gubernur, termasuk usulan bertepuk tangan saat penyambutan.
Pernyataan itu langsung dibantah keras oleh perwakilan APMKT.
“Kami bukan penjilat kekuasaan. Kami datang membawa aspirasi rakyat, bukan untuk bertepuk tangan menyambut pejabat,” teriak salah satu orator dengan nada tinggi di hadapan aparat dan peserta aksi lainnya.
Orator tersebut juga menilai pemerintah daerah tidak menunjukkan sikap menghargai perjuangan masyarakat yang sejak siang menunggu untuk didengar secara langsung.
Audiensi yang semula diharapkan menjadi jalan keluar justru berakhir tanpa keputusan dan tanpa titik terang.
APMKT pulang membawa kekecewaan, namun juga ancaman akan terus mengawal tuntutan mereka hingga mendapat jawaban yang dianggap berpihak kepada rakyat.
