BONE | SUARAHAM — Polemik distribusi solar bersubsidi di Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan. Antrean panjang yang disebut berulang terjadi di sejumlah titik memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pahrian, mendesak Kapolres Bone tidak berhenti pada pengawasan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tetapi membuka pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi.
Desakan itu mencakup dugaan adanya pihak tertentu yang membeli solar bersubsidi secara tidak wajar hingga dugaan keterlibatan oknum aparat. Menurut Pahrian, isu tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pembuktian.
“Kalau benar ada oknum kepolisian yang diduga bermain atau membekingi praktik penyalahgunaan solar bersubsidi, Kapolres Bone harus berani membuka dan memeriksa persoalan tersebut. Jangan sampai aparat yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari persoalan,” tegas Pahrian.
Pahrian menilai persoalan antrean panjang tidak dapat dilihat semata-mata sebagai masalah teknis di SPBU. Jika penyalahgunaan terjadi berulang, aparat harus menelusuri pola distribusi, kendaraan yang melakukan pengisian berulang, hingga kemungkinan adanya jaringan penyaluran BBM subsidi di luar peruntukannya.
Menurutnya, pengawasan harus berbasis data dan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar pernyataan bahwa aparat telah melakukan pemantauan.
“Kapolres harus membangun tata kelola pengawasan yang jelas. Siapa yang mengawasi, bagaimana pengawasannya, berapa kali dilakukan pemeriksaan, berapa laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan berapa kasus yang telah diproses,” ujarnya.
Ia meminta setiap temuan dugaan penyalahgunaan ditindaklanjuti secara profesional dengan melibatkan pihak berwenang sesuai kewenangan masing-masing.
PB HMI juga menyoroti munculnya dugaan keterlibatan oknum kepolisian. Pahrian menegaskan, tudingan tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang wajib diuji melalui pemeriksaan objektif, bukan langsung dianggap sebagai fakta.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya anggota kepolisian yang terlibat, Pahrian meminta agar proses hukum maupun etik dilakukan secara tegas dan transparan.
“Publik membutuhkan kepastian. Kalau tidak ada keterlibatan anggota Polres Bone, buktikan melalui pemeriksaan dan transparansi. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat, jangan dilindungi. Proses secara tegas sesuai ketentuan hukum dan kode etik kepolisian,” katanya.
Menurutnya, transparansi penting untuk mencegah munculnya spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pahrian juga meminta Kapolres Bone memastikan tidak terdapat konflik kepentingan antara aparat dengan pihak yang diduga berkepentingan terhadap distribusi solar bersubsidi.
Ia menilai aparat harus berada dalam posisi independen sebagai pengawas dan penegak hukum.
“Jangan sampai muncul dugaan bahwa ada anggota yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi. Kalau ada, harus diperiksa,” tegasnya.
Ia menekankan pernyataan PB HMI tersebut bukan tuduhan terhadap seluruh jajaran Polres Bone, melainkan dorongan agar setiap dugaan dapat diuji secara terbuka dan berbasis bukti.
“Kami tidak sedang menuduh institusi Polres Bone. Kami sedang meminta Kapolres membuktikan bahwa institusinya bersih. Jika ada oknum, bongkar. Jika tidak ada, buka hasil pemeriksaannya kepada publik. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujar Pahrian.
PB HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan distribusi BBM bersubsidi sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Pahrian mengingatkan bahwa solar bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang berhak. Karena itu, distribusinya harus dipastikan tepat sasaran.
“Solar bersubsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara masyarakat kecil harus menghadapi antrean panjang,” tutupnya.
PB HMI pun meminta Kapolres Bone mengambil langkah konkret, mulai dari memeriksa pola distribusi, menindak dugaan penyalahgunaan, mengevaluasi sistem pengawasan, hingga memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan persoalan tersebut.
