JAKARTA | SUARAHAM — Wacana rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan calon presiden Anies Baswedan kembali mencuat.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara terbuka mendorong Anies agar bersedia bergabung dalam pemerintahan Prabowo jika mendapat tawaran, bahkan menyebut posisi Menteri Pendidikan sebagai jabatan yang cocok untuknya.
Dorongan tersebut bukan sekadar membicarakan kemungkinan masuknya mantan rival politik ke dalam kabinet. Syahganda juga menyoroti pentingnya mengesampingkan ego dan gengsi politik demi kepentingan nasional, terutama dalam membangun sektor pendidikan Indonesia.
“Saya mendorong dia (Anies) untuk jadi Menteri Pendidikan. Cocok, Anies cocok,” ujar Syahganda
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik dalam kontestasi pemilihan presiden tidak seharusnya menjadi penghalang bagi tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi bagi negara.
“Tidak usah malu-malu. Pasti ada ego dan gengsi, tapi salah dong kalau gengsi,” kata Syahganda.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena Anies dan Prabowo pernah berada di kubu berseberangan dalam Pilpres 2024. Keduanya bersaing memperebutkan dukungan rakyat, tetapi menurut Syahganda, rivalitas tersebut semestinya tidak menutup peluang kerja sama dalam pemerintahan.
Prabowo Pernah Merangkul Rival Politik
Untuk memperkuat pandangannya, Syahganda menyinggung langkah Prabowo yang bersedia bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, setelah sebelumnya bersaing dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Bagi Syahganda, pengalaman tersebut dapat menjadi contoh bahwa perbedaan politik tidak harus berujung pada permusuhan berkepanjangan. Kepentingan negara, menurutnya, harus ditempatkan di atas persaingan antartokoh maupun antarkelompok politik.
Ia juga mengingatkan kembali hubungan politik Prabowo dan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017, ketika Partai Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno.
“Bagaimanapun, yang membesarkan dia (Anies) kan Prabowo juga,” ujar Syahganda.
Pernyataan tersebut sekaligus menghidupkan kembali pembahasan mengenai kemungkinan terbukanya ruang komunikasi antara kedua tokoh setelah persaingan politik pada Pilpres 2024.
Mahfud MD dan Ganjar Pranowo Ikut Disebut
Syahganda tidak hanya menyebut Anies Baswedan. Ia juga menyinggung nama Mahfud MD dan Ganjar Pranowo sebagai figur yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat jajaran pemerintahan.
Menurut pandangannya, pemerintahan tidak seharusnya hanya mengandalkan orang-orang dari kelompok politik yang memenangkan pemilu. Tokoh dari latar belakang berbeda juga dapat diberi ruang apabila dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik.
Ia mengkritik prinsip the winner takes all, yakni kecenderungan pihak pemenang menguasai seluruh ruang kekuasaan dan membatasi keterlibatan pihak lain.
Dalam konteks pemerintahan, Syahganda menilai pendekatan yang lebih terbuka dapat memperluas pilihan sumber daya manusia untuk membantu presiden menjalankan program nasional.
Meski demikian, gagasan tersebut tetap memerlukan pertimbangan mengenai kompetensi, rekam jejak, kesesuaian kebijakan, serta kemampuan setiap tokoh bekerja dalam satu arah pemerintahan.
Usulan Politik, Belum Ada Keputusan Resmi
Dorongan Syahganda agar Anies menjadi Menteri Pendidikan sejauh ini merupakan usulan yang disampaikan secara terbuka. Belum ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa Anies ditawari jabatan tersebut atau akan masuk dalam Kabinet Merah Putih.
Karena itu, kemungkinan Anies bergabung dengan pemerintahan Prabowo belum dapat dipastikan. Keputusan mengenai pengangkatan menteri tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, usulan tersebut membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan kemampuan berbagai tokoh untuk menjawab persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan akses, kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik hingga kesenjangan fasilitas sekolah.
Pada akhirnya, wacana ini bukan hanya menyangkut hubungan antara Prabowo dan Anies, melainkan juga menguji sejauh mana rekonsiliasi politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata bagi masyarakat.
Apakah perbedaan politik masa lalu dapat dikesampingkan demi kepentingan pendidikan nasional? Untuk saat ini, pertanyaan tersebut masih menjadi wacana politik yang menunggu perkembangan lebih lanjut.
