JAKARTA | SUARAHAM — Pernyataan Rocky Gerung yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri kini memasuki babak baru. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengklaim Rocky bersedia tidak mengulangi pernyataan serupa setelah keduanya melakukan komunikasi.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai duduk perkara komunikasi itu, terutama karena pernyataan Rocky sebelumnya berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran dan dampak politik yang ditimbulkannya.
Syahganda menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi Rocky untuk membicarakan pernyataan yang mendorong Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.
“Pak Rocky Gerung sudah saya hubungi dan beliau bersedia untuk tidak menyampaikan hal yang sama,” kata Syahganda, Sabtu (10/10/2026).
Pernyataan Syahganda tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan adanya komunikasi antara pejabat komunikasi pemerintah dan Rocky terkait kritik politik terhadap wakil presiden.
Namun, informasi mengenai kesediaan Rocky itu sejauh ini disampaikan oleh Syahganda. Konfirmasi langsung dari Rocky mengenai isi dan kesepakatan komunikasi tersebut masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Persoalan posisi Wantimpres ikut dibahas
Syahganda menjelaskan bahwa dalam komunikasi tersebut, Rocky disebut belum memahami secara lengkap posisi dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), termasuk kaitannya dengan pemberian nasihat kepada presiden dan wakil presiden.
“Tadinya beliau belum tahu kalau Wantimpres khusus atribusi presiden. Kan Wantimpres juga untuk penasihat wapres,” ujar Syahganda.
Penjelasan itu menjadi bagian dari alasan yang disampaikan Syahganda terkait komunikasi dengan Rocky. Meski demikian, substansi pembicaraan keduanya, termasuk apakah terdapat kesepakatan yang lebih luas daripada tidak mengulangi pernyataan tersebut, belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.
Karena itu, klaim bahwa Rocky bersedia tidak kembali menyampaikan desakan serupa perlu ditempatkan sebagai keterangan Syahganda, bukan sebagai bukti bahwa seluruh polemik politik terkait Gibran telah berakhir.
Rocky sebelumnya singgung potensi gejolak politik
Sebelum komunikasi tersebut disampaikan ke publik, Rocky Gerung menyarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Pernyataan itu muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi perhatian dalam perdebatan politik nasional.
Dalam potongan video yang beredar melalui kanal YouTube Akbar Faizal, Rocky menilai pengunduran diri Gibran dapat menjadi salah satu langkah untuk meredam kekecewaan masyarakat yang berkembang di tengah polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan putranya.
“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan politik Rocky. Istilah yang digunakannya tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai keabsahan jabatan Gibran.
Rocky juga menilai persoalan tersebut berpotensi berkembang ke ranah politik dan membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti dinamika yang muncul setelah putusan MK. Ia mengingatkan bahwa kekecewaan publik dapat berkembang menjadi tekanan politik apabila tidak dikelola dengan baik.
Namun, potensi gejolak yang disampaikan Rocky tetap merupakan penilaian dan kekhawatiran politik, bukan kepastian bahwa aksi massa atau proses politik tertentu akan terjadi.
Polemik belum otomatis selesai
Kesediaan Rocky untuk tidak mengulangi pernyataan yang sama, sebagaimana disampaikan Syahganda, belum dengan sendirinya mengakhiri perdebatan mengenai Gibran. Isu tersebut menyangkut persepsi publik, penafsiran atas putusan pengadilan, serta perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab politik pejabat negara.
Di sisi lain, komunikasi antara pemerintah dan tokoh yang menyampaikan kritik politik perlu dijelaskan secara terbuka agar publik dapat membedakan antara dialog, klarifikasi, dan bentuk kesepakatan tertentu.
Hingga informasi yang disampaikan Syahganda tersebut memperoleh konfirmasi lebih lengkap dari Rocky, belum dapat dipastikan bagaimana Rocky sendiri memaknai komunikasi itu maupun apakah ia akan mengubah sikap politiknya terhadap Gibran.
Satu hal yang jelas, pernyataan Syahganda telah membuka babak baru dalam polemik tersebut: bukan hanya mengenai desakan agar Gibran mundur, melainkan juga mengenai bagaimana kritik terhadap pejabat negara dikomunikasikan dan ditanggapi di tengah perdebatan politik nasional.
