BONE I SUARAHAM — Dugaan persoalan distribusi BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram di SPBU-N 78.92703, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali memantik sorotan warga.
Persoalan tersebut mencuat setelah terjadi keributan antara sejumlah warga Desa Watu dengan pihak pengelola SPBU-N pada Minggu (23/8/2026). Warga disebut mempersoalkan pola distribusi BBM subsidi dan elpiji 3 kilogram yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat di wilayah setempat.
Sejumlah warga menduga terdapat pola distribusi tertentu atau sistem langganan yang membuat sebagian masyarakat kesulitan memperoleh BBM subsidi. Warga juga mempertanyakan adanya pembeli dari luar wilayah yang disebut dapat memperoleh akses terhadap BBM subsidi maupun elpiji 3 kilogram.
Keluhan paling keras datang dari warga yang mengaku kesulitan mendapatkan solar. Salah seorang warga berinisial AT mengatakan dirinya mempertanyakan mekanisme distribusi BBM subsidi di SPBU-N tersebut.
Menurut AT, warga Desa Watu semestinya menjadi pihak yang mudah mendapatkan akses terhadap BBM subsidi karena SPBU-N tersebut berada di wilayah mereka.
“Orang Bajoe ambil masuk di wilayah kami, sementara masyarakat Watu justru kesulitan mendapatkan solar,” ungkap AT.
Selain persoalan ketersediaan solar, AT juga mempertanyakan dugaan adanya biaya tambahan ketika pengisian BBM menggunakan jeriken.
Ia menyebut adanya informasi mengenai tambahan sekitar Rp5.000 per jeriken yang disebut sebagai “uang pompa”. Namun, informasi tersebut masih merupakan klaim warga dan perlu dikonfirmasi kepada pengelola SPBU-N maupun pihak berwenang.
Harga elpiji 3 Kg juga dipertanyakan.
AT menyebut harga elpiji 3 kilogram yang semestinya berada di kisaran Rp18.500 per tabung diduga dijual kepada masyarakat dengan harga sekitar Rp19.000.
Selisih tersebut kemudian menjadi pertanyaan warga. Mereka meminta agar mekanisme penetapan harga dan alur distribusi elpiji 3 kilogram di SPBU-N tersebut dibuka secara transparan.
“Kalau harga di SPBU-N seharusnya Rp18.500, kenapa masyarakat mendapatkan harga Rp19.000? Tambahan uang pompa solar itu masuk ke mana? Warga tentu mempertanyakan keuntungan dari gas 3 kilogram dan BBM subsidi itu,” kata AT.
Warga juga menyoroti dugaan penggunaan mobil pikap untuk mengambil elpiji 3 kilogram dalam jumlah tertentu. Mereka meminta pihak berwenang memastikan apakah distribusi tersebut sesuai ketentuan atau justru berpotensi menyebabkan masyarakat sekitar kesulitan memperoleh elpiji bersubsidi.
Sorotan warga kini mengarah pada transparansi distribusi di SPBU-N 78.92703. Mereka meminta adanya pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran, termasuk data penerima, pola pembelian, asal pembeli, volume distribusi, serta harga elpiji yang diterima masyarakat.
Warga bahkan mendesak Kasat Reskrim Polres Bone AKP Ananda Gunawan, S.Tr.K., S.I.K., M.A.P. bersama Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantyo, S.H., S.I.K., M.H. turun tangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM dan elpiji bersubsidi.
AT menyampaikan, jika persoalan distribusi tersebut tidak mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Watu, warga meminta pemerintah dan aparat mengevaluasi keberadaan serta mekanisme pelayanan SPBU-N tersebut.
“Kalau memang masyarakat Watu terus kesulitan, lebih baik ditutup saja daripada orang luar datang mengambil di wilayah kami,” tegas AT.
Namun demikian, seluruh dugaan mengenai sistem langganan, pembelian oleh warga luar wilayah, pungutan tambahan, penggunaan mobil pikap, serta dugaan penjualan elpiji di atas harga yang disebut warga masih merupakan informasi dan keluhan masyarakat yang belum terverifikasi secara independen.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola SPBU-N Desa Watu, termasuk admin yang disebut bernama Marwa, belum memberikan klarifikasi terkait sejumlah tudingan tersebut.
Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak SPBU-N maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pertanyaannya kini sederhana: jika BBM dan elpiji tersebut merupakan subsidi untuk rakyat, mengapa warga di wilayah tempat distribusi justru mengaku kesulitan mendapatkannya?
