WAJO | SUARAHAM — Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Pasalnya, kendaraan yang sama diduga berulang kali mengisi solar subsidi hampir setiap hari. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan yang diduga melakukan pengisian secara berulang terlihat menjadi bagian dari antrean Bio Solar. Ironisnya, di tengah aktivitas pengisian tersebut, masyarakat pengguna kendaraan diesel lainnya justru harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik pelangsiran solar subsidi yang dilakukan secara terorganisasi. Bahkan, terdapat informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai dugaan pengumpulan solar dari sejumlah kendaraan untuk kemudian disalurkan kepada pihak tertentu yang disebut-sebut berada di wilayah Siwa, Kabupaten Wajo.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ada indikasi persoalan serius terkait tata kelola distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang memenuhi persyaratan.
Seorang pengguna jalan mengaku kecewa dengan kondisi antrean yang hampir setiap hari terjadi di sekitar SPBU Keera.
“Saya sangat kecewa. Hampir setiap hari antrean panjang terlihat di sekitar SPBU hingga ke area pengisian. Akibatnya, kami harus menunggu cukup lama hanya untuk mendapatkan solar,” ungkapnya.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana kendaraan yang sama bisa terus melakukan pengisian solar subsidi secara berulang, sementara pengguna lainnya harus mengantre panjang.
Pengawasan SPBU Dipertanyakan
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak pengelola SPBU Keera, Pertamina, serta instansi terkait. Pengawasan tidak cukup hanya memastikan BBM masuk dan keluar, tetapi juga harus menelusuri pola pengisian, identitas kendaraan, penggunaan barcode atau QR Code, serta kesesuaian volume pembelian dengan ketentuan yang berlaku.
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Sulawesi Selatan dan Polres Wajo, didesak melakukan pemeriksaan langsung apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Penelusuran juga perlu diarahkan pada dugaan adanya pihak penampung di wilayah Siwa, termasuk menelusuri asal-usul solar, kendaraan yang digunakan, pola pengumpulan, hingga kemungkinan adanya jaringan distribusi di luar ketentuan.
Pihak SPBU Keera juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan pengisian Bio Solar dan bagaimana mereka mengantisipasi pembelian berulang oleh kendaraan yang sama.
BBM subsidi merupakan fasilitas negara untuk membantu masyarakat yang berhak, bukan komoditas yang boleh dikuasai oleh kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Jangan sampai masyarakat terus dipaksa mengantre, sementara dugaan pengisian berulang dan praktik pelangsiran justru berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan praktik pelangsiran dan keterlibatan pihak penampung di wilayah Siwa masih memerlukan pembuktian. Konfirmasi dari pengelola SPBU Keera, Pertamina, dan aparat penegak hukum tetap diperlukan untuk memastikan fakta serta menindaklanjuti persoalan tersebut.
