MAROS | SUARAHAM — Pelantikan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kabupaten Maros periode 2026–2029 menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan hukum bagi masyarakat.
Lembaga ini dituntut tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum.
Direktur Eksekutif LKBH Kabupaten Maros, Ervan Prakasa, S.H., menegaskan bahwa pelantikan pengurus baru bukan sekadar pergantian struktur organisasi.
Lebih dari itu, momentum tersebut merupakan awal tanggung jawab besar untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Ervan, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.
“LKBH Maros harus menjadi harapan bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan. Kami ingin memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Jangan sampai ketidakmampuan ekonomi menjadi alasan seseorang tidak mendapatkan pendampingan hukum,” tegas Ervan.
Ia mengungkapkan, salah satu prioritas kepengurusan periode 2026–2029 adalah memperluas jangkauan pelayanan dan sosialisasi bantuan hukum hingga ke pelosok desa di Kabupaten Maros.
Ervan menilai, keberadaan lembaga bantuan hukum belum cukup apabila masyarakat tidak mengetahui hak-haknya, termasuk mekanisme memperoleh pendampingan ketika menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, LKBH Maros berkomitmen memperkuat edukasi, penyuluhan hukum, penyebarluasan informasi, serta mengembangkan pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami tidak ingin bantuan hukum hanya diketahui masyarakat yang berada di pusat kota. Masyarakat di pelosok desa juga harus memperoleh informasi dan kesempatan yang sama. Jangan sampai seseorang kehilangan haknya hanya karena tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” ujarnya.
Selain memperluas pelayanan, Ervan juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Maros, pemerintah desa, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, persoalan akses keadilan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat memperoleh informasi, pendampingan, dan pelayanan hukum yang layak.
“Kerja sama yang telah dibangun sebelumnya harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh. Kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder terus diperkuat. LKBH Maros tidak bisa bekerja sendiri. Perjuangan menghadirkan keadilan membutuhkan komitmen bersama,” ungkapnya.
LKBH Maros Bidik Lahirnya Advokat Berintegritas
Tak hanya berfokus pada pelayanan bantuan hukum, Ervan juga menginginkan LKBH Maros menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi calon maupun praktisi Advokat.
Ia berharap lembaga tersebut dapat menjadi laboratorium pembentukan Advokat yang memiliki kemampuan intelektual, profesionalitas, integritas moral, serta kepekaan sosial.
Ervan mengingatkan bahwa profesi Advokat merupakan profesi mulia (Officium Nobile). Namun, kemuliaan profesi tersebut tidak cukup diukur dari gelar, status, ataupun kemampuan memenangkan perkara.
Lebih dari itu, seorang Advokat harus mampu menjaga kehormatan profesi, berani memperjuangkan kebenaran, menjunjung tinggi hukum, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan.
“LKBH Maros harus menjadi laboratorium yang membentuk Advokat, bukan hanya cakap secara keilmuan dan profesional dalam beracara, tetapi juga memiliki integritas, keberanian, dan kepekaan sosial. Menjadi Advokat bukan semata-mata tentang memenangkan perkara, melainkan juga menjaga kehormatan profesi dan memperjuangkan keadilan,” tegasnya.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2029, Ervan berharap seluruh jajaran LKBH Maros mampu membangun semangat kolektif, meningkatkan profesionalitas, serta menjadikan lembaga tersebut sebagai wadah pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan LKBH Maros tidak semata-mata diukur dari besarnya organisasi atau banyaknya perkara yang ditangani, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran lembaga tersebut.
“Pada akhirnya, kami ingin LKBH Maros dikenal bukan hanya karena nama dan kelembagaannya, tetapi karena manfaat dan keberpihakannya kepada masyarakat. Kami ingin hadir menjangkau mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum. Sebab, keadilan tidak boleh menjadi sesuatu yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu,” tutup Ervan Prakasa.
LKBH Kabupaten Maros — Mengabdi untuk Keadilan, Hadir untuk Masyarakat.
