BONE | SUARAHAM — Rencana penindakan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau destructive fishing di perairan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, justru menyisakan tanda tanya besar.
Operasi patroli yang disebut-sebut dirancang secara tertutup oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan itu diduga tidak berjalan sesuai sasaran. Pasalnya, saat aparat mendatangi kawasan perairan yang menjadi target penyisiran, aktivitas nelayan yang biasanya terlihat justru mendadak sepi.
Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum operasi dilaksanakan. Bahkan, muncul kecurigaan bahwa pihak-pihak yang menjadi target penindakan telah lebih dahulu mengetahui rencana pergerakan aparat.
Operasi Senyap, Perairan Bajoe Mendadak Lengang
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, patroli tersebut dirancang untuk menyasar aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang selama ini dikeluhkan karena merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang di kawasan Teluk Bone.
Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan kejanggalan. Kawasan pesisir dan perairan Bajoe yang biasanya ramai dengan aktivitas perahu nelayan dilaporkan mendadak lengang ketika patroli berlangsung.
Tidak terlihat aktivitas sebagaimana yang diharapkan dalam operasi tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah perubahan aktivitas itu hanya kebetulan, atau ada pihak yang lebih dahulu membocorkan informasi mengenai rencana patroli?
Jika operasi benar-benar dilaksanakan secara tertutup, bagaimana informasi tersebut bisa diketahui pihak yang berpotensi menjadi sasaran penindakan?
Ada yang Membocorkan? Dugaan Oknum Internal Mulai Disorot
Kecurigaan mengenai kebocoran informasi kini menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam sistem pengamanan informasi operasi, termasuk kemungkinan adanya pihak internal maupun eksternal yang menyampaikan informasi kepada pihak-pihak tertentu.
Dugaan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga perlu ditelusuri. Namun, dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar berkembang menjadi tuduhan tanpa bukti.
Praktik bom ikan bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa. Penggunaan bahan peledak dapat menghancurkan terumbu karang, merusak habitat biota laut, dan mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Apabila terdapat jaringan terorganisir di balik praktik tersebut, aparat harus berani mengusut hingga ke pihak yang diduga menjadi pemasok, pengendali, maupun pelindungnya.
Jangan Sampai Mafia Laut Lebih Cepat Bergerak daripada Aparat
Kejadian di Bajoe menjadi alarm bagi penegakan hukum di wilayah perairan Bone.
Operasi yang seharusnya memberikan efek kejut justru berpotensi kehilangan daya tekan apabila informasi penindakan lebih dahulu sampai kepada pihak yang menjadi target.
Publik tentu mempertanyakan efektivitas koordinasi, kerahasiaan strategi, serta pengawasan internal dalam pelaksanaan operasi tersebut.
Jangan sampai aparat hanya berhasil mendatangi lokasi, sementara jaringan yang diduga menjalankan aktivitas ilegal justru sudah lebih dahulu menghilang.
Jika benar terjadi kebocoran, persoalannya bukan lagi sekadar kegagalan patroli, melainkan menyangkut integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum.
Kapolda Sulsel Didesak Turun Tangan
Atas kejadian ini, Polda Sulsel didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan patroli di perairan Bajoe.
Pemeriksaan internal perlu dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kebocoran informasi, kelalaian prosedur, atau faktor lain yang menyebabkan operasi tidak menemukan sasaran sebagaimana direncanakan.
Penelusuran juga perlu diarahkan pada jaringan praktik bom ikan, mulai dari pemasok bahan peledak, pelaku di lapangan, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan.
Kapolda Sulsel tidak cukup hanya mengandalkan patroli rutin. Dibutuhkan langkah penegakan hukum yang terukur, independen, dan berkelanjutan.
Sebab, persoalan ini menyangkut dua hal sekaligus: pemberantasan kejahatan perikanan yang merusak lingkungan dan pembersihan apabila benar terdapat oknum yang bermain di balik praktik tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan kebocoran operasi maupun keterlibatan oknum belum dapat dipastikan. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Polda Sulsel, jajaran kepolisian yang terlibat dalam patroli, serta pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai kronologi, hasil operasi, dan langkah tindak lanjut.
Publik kini menunggu jawaban: apakah patroli di Bajoe hanya gagal menemukan sasaran, atau ada persoalan lebih serius yang harus dibongkar di balik operasi tersebut?











