JAKARTA | SUARAHAM — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki babak serius. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara terbuka membongkar pembagian peran empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Empat nama yang terseret dalam perkara ini yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Kapolri, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang disebut berlangsung tanpa prosedur resmi.
Nama Listyo Sigit menjadi sorotan utama. Mantan Kapolri tersebut diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp.
Tak hanya itu, Listyo juga diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan atau disebut sebagai end user.
Peran berikutnya disematkan kepada Irjen Slamet Uliandi. Ia diduga memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan, termasuk laporan harian dan analisis, kepada Listyo Sigit.
Sementara Irjen Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan melalui Slamet Uliandi. Eko kemudian disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp, meskipun tidak disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Nama Irjen Ahrie Sonta Nasution juga menjadi perhatian. Ia diduga meneruskan instruksi penyadapan kepada operator untuk menjalankan aktivitas tersebut tanpa permohonan resmi dari penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Bahkan, dalam pemaparan Kapolri, Ahrie disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, sekaligus membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Rangkaian dugaan peran tersebut memperlihatkan adanya alur komunikasi dan pembagian tugas yang kini menjadi materi penyidikan aparat penegak hukum.
Kasus ini bukan sekadar persoalan teknis penyadapan. Dugaan penggunaan kewenangan tanpa mekanisme dan prosedur resmi oleh sejumlah pejabat tinggi kepolisian menjadi persoalan serius yang menyangkut akuntabilitas institusi, perlindungan hak privasi, serta kepastian hukum.
Publik kini menunggu pembuktian secara terbuka mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dijalankan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta untuk kepentingan apa hasil penyadapan tersebut digunakan.
Penanganan perkara ini juga menjadi ujian serius bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk ketika pihak yang diperiksa merupakan mantan pejabat tertinggi di institusi kepolisian sendiri.
Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
