banner 600x130
HUKRIM  

Setoran PBB-P2 Diduga Diselewengkan, Kades Cakkeware Jadi Tersangka dan Negara Rugi Rp144 Juta

BONE | SUARAHAM — Pengelolaan pajak desa kembali menjadi sorotan. Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, berinisial SS, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2023 hingga 2025.

Penetapan tersebut dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bone di Pompanua pada Kamis (12/11/2026), setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 29 Oktober 2026, dugaan penyimpangan setoran PBB-P2 itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp144.256.352.

Angka tersebut menjadi perhatian serius, mengingat pajak yang dipungut dari masyarakat semestinya disetorkan dan dikelola sesuai ketentuan, bukan justru menimbulkan persoalan hukum.

Kepala Cabjari Bone di Pompanua, Andi Hasanuddin, menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, SS telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama 21 orang lainnya.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2, mulai dari unsur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, kolektor lapangan, hingga masyarakat Desa Cakkeware.

Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap alur pengelolaan dan penyetoran pajak selama tiga tahun anggaran yang kini dipersoalkan.

Usai penetapan status tersangka, SS langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Watampone untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pengelolaan uang dan kewajiban pajak masyarakat tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Setiap rupiah yang dipungut dari warga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, proses hukum terhadap SS menjadi perhatian publik. Masyarakat tentu berharap penyidikan tidak berhenti pada penetapan satu tersangka, tetapi mampu mengungkap secara terang bagaimana dugaan penyimpangan setoran PBB-P2 tersebut terjadi, termasuk memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. SS berhak memperoleh proses hukum yang adil hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *