GOWA I SUARAHAM — Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pengendalian dalam rangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku mendapat apresiasi dari Koalisi LSM dan Pers.
Koalisi LSM dan Pers menilai pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan kegiatan dan anggaran di lingkungan BBPP Batangkaluku berjalan transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.
Informasi yang diperoleh, tim dari Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI Jakarta turun melakukan kegiatan pengendalian di BBPP Batangkaluku, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Salah seorang anggota tim, Tedy, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut antara lain melakukan pengecekan terhadap pemberitaan yang berkembang serta pemeriksaan pengerjaan secara swakelola, termasuk kegiatan pemeliharaan gedung dan sejumlah pekerjaan lainnya di lingkungan BBPP Batangkaluku.
Koalisi LSM dan Pers mengapresiasi langkah tersebut karena pemeriksaan langsung dinilai dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara dokumen administrasi, pelaksanaan pekerjaan dan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Ini langkah yang patut diapresiasi. Pengawasan internal harus berjalan, terlebih ketika ada informasi atau pemberitaan yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan kegiatan dan anggaran,” ujar perwakilan Koalisi LSM dan Pers.
Koalisi juga berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, volume pekerjaan, penggunaan material, dokumentasi hingga pertanggungjawaban anggaran.
Menurut Koalisi LSM dan Pers, pemeriksaan lapangan penting untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola benar-benar sesuai dengan perencanaan dan dokumen pertanggungjawaban.
Koalisi LSM dan Pers juga meminta agar apabila dalam proses pengendalian ditemukan adanya catatan administratif maupun teknis, hal tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang semuanya sesuai, tentu hasil pemeriksaan itu menjadi jawaban bagi publik. Sebaliknya, kalau ada catatan atau kekurangan, harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Koalisi LSM dan Pers menilai keterbukaan hasil pengendalian juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara di lingkungan Kementerian Pertanian.
Pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperjelas berbagai informasi yang sebelumnya berkembang di ruang publik terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran di BBPP Batangkaluku.
Koalisi LSM dan Pers menyatakan akan menghormati proses pengendalian yang dilakukan oleh tim Kementerian Pertanian dan menunggu hasil resmi pemeriksaan.
Koalisi menegaskan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan maupun menarik kesimpulan sebelum adanya keterangan dan dokumen resmi dari pihak berwenang.
“Yang kami dorong adalah transparansi. Jika hasil pemeriksaan menyatakan kegiatan telah sesuai aturan, tentu harus kita hormati. Jika ada rekomendasi perbaikan, kami berharap segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
