MAKASSAR | SUARAHAM — Puluhan ribu keluarga di Kota Makassar masih menghadapi persoalan serius akibat kekeringan. Di tengah kebutuhan air bersih yang terus mendesak, distribusi bantuan menjadi tumpuan warga terdampak.
Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sampai kapan masyarakat harus bergantung pada pasokan air yang didatangkan melalui tangki setiap kali kemarau berkepanjangan melanda?
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus menyalurkan air bersih kepada sekitar 26.000 kepala keluarga atau 98.664 jiwa di sembilan kecamatan.
Angka tersebut bukan sekadar statistik kebencanaan. Di balik puluhan ribu keluarga itu, ada kebutuhan minum, memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga sanitasi rumah tangga yang tidak bisa ditunda hanya karena pasokan air terganggu.
Besarnya jumlah warga terdampak semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, ketika krisis meluas hingga puluhan ribu keluarga, persoalannya tidak lagi cukup dilihat sebagai urusan pengiriman tangki air.
Pemerintah perlu memastikan apakah sistem penyediaan air bersih mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat berlangsung dalam waktu panjang.
Distribusi Berjalan, Persoalan Mendasar Belum Boleh Diabaikan
Penyaluran air bersih merupakan langkah penting untuk merespons kebutuhan mendesak warga. Akan tetapi, keberadaan bantuan darurat tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kerentanan pasokan air.
Pertanyaan publik kini bukan hanya berapa banyak tangki yang dikerahkan, melainkan juga berapa kali setiap wilayah menerima pasokan, berapa lama warga harus menunggu, serta apakah volume air yang dibagikan sebanding dengan kebutuhan penduduk terdampak.
Informasi mengenai sembilan kecamatan yang terdampak juga perlu diperjelas melalui pemetaan wilayah, data penerima bantuan, jadwal distribusi, dan perkembangan kondisi di lapangan.
Tanpa keterbukaan tersebut, masyarakat akan kesulitan menilai apakah penanganan telah menjangkau seluruh warga yang membutuhkan secara proporsional.
Jangan sampai keberhasilan penanganan hanya diukur dari armada yang bergerak, sementara kebutuhan warga di titik-titik paling rentan belum terjawab.
Warga Jangan Terus Menanggung Beban Kekeringan
Gangguan akses air bersih berpotensi menambah beban rumah tangga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan untuk membeli air dari sumber alternatif.
Ketika air tidak tersedia secara memadai, persoalannya merembet ke berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan memasak, kebersihan diri, dan sanitasi menjadi lebih sulit dipenuhi. Dalam situasi tertentu, warga juga berpotensi mengeluarkan biaya tambahan demi memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus. Distribusi tidak cukup sekadar dilakukan berdasarkan kemudahan akses kendaraan, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi warga di masing-masing wilayah.
BPBD bersama perangkat daerah terkait juga perlu menyampaikan mekanisme pengaduan apabila masyarakat belum menerima bantuan atau menemukan ketimpangan distribusi.
Pemerintah Dituntut Membuka Data dan Strategi Penanganan
Besarnya jumlah warga terdampak menuntut penanganan yang transparan. Pemerintah Kota Makassar perlu menjelaskan perkembangan distribusi, kebutuhan air harian, ketersediaan armada, serta langkah yang disiapkan apabila kekeringan terus berlangsung.
Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai koordinasi antarlembaga, kesiapan sumber air alternatif, dan evaluasi terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Sejumlah pertanyaan penting patut dijawab secara terbuka: apakah seluruh wilayah terdampak telah terpetakan? Bagaimana pemerintah menentukan prioritas penyaluran? Apa indikator yang digunakan untuk memastikan bantuan mencukupi? Dan bagaimana masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan dari hari ke hari?
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pelayanan dasar, bukan tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kelalaian.
Solusi Jangka Panjang Tak Bisa Menunggu Kemarau Berikutnya
Distribusi tangki air merupakan langkah darurat yang dibutuhkan saat pasokan terganggu. Namun, untuk mengurangi risiko krisis serupa, pemerintah harus menyiapkan langkah yang melampaui penanganan sementara.
Pemetaan wilayah rawan kekeringan, evaluasi kapasitas sumber air, penguatan jaringan distribusi, serta penyediaan sumber pasokan alternatif perlu masuk dalam perencanaan yang terukur.
Koordinasi dengan penyedia layanan air bersih juga penting untuk mengidentifikasi titik rawan dan memperbaiki kesiapan menghadapi musim kering.
Langkah tersebut harus disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar menjadi daftar program tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Pemerintah perlu menyampaikan target, tahapan pelaksanaan, serta perkembangan evaluasi secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui apakah upaya pencegahan benar-benar berjalan.
Krisis Air Menjadi Ujian Pelayanan Publik
Krisis yang berdampak pada 26.000 keluarga atau 98.664 jiwa menempatkan pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai persoalan mendesak di Makassar.
Angka tersebut memperlihatkan skala tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Namun, untuk menilai efektivitas penanganan secara menyeluruh, masih diperlukan data terperinci mengenai pemerataan bantuan, kecukupan pasokan, durasi gangguan, dan rencana pemulihan.
Di tengah keadaan ini, warga tidak hanya membutuhkan tangki air yang datang ketika krisis terjadi. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa akses terhadap air bersih tidak terus-menerus menjadi persoalan setiap kali kemarau memanjang.
Bagi pemerintah, pekerjaan rumahnya bukan berhenti ketika tangki terakhir meninggalkan lokasi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat memperoleh akses air bersih yang memadai, penanganan berlangsung adil, dan risiko krisis serupa dapat ditekan.
Sampai solusi berkelanjutan benar-benar terwujud, transparansi data, pemerataan bantuan, dan evaluasi terbuka harus menjadi bagian penting dari penanganan krisis air bersih di Kota Makassar.
