MASSENREMPULU I SUARAHAM — Pelaksanaan Intermediate Training Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (PP-HPMM) menuai kritik. Kegiatan yang semestinya menjadi ruang penguatan ideologi, intelektualitas, dan solidaritas kader justru dipertanyakan karena munculnya dugaan ketidakberesan dalam proses pendaftaran dan penetapan peserta.
Momentum yang seharusnya menjadi kebanggaan organisasi kini berhadapan dengan pertanyaan mendasar: apakah perkaderan HPMM masih dijalankan berdasarkan nilai, aturan, dan integritas, atau perlahan bergeser menjadi agenda seremonial yang kehilangan substansi?
HPMM bukan sekadar organisasi daerah yang menghimpun mahasiswa asal Massenrempulu di tengah kehidupan metropolitan. Organisasi ini merupakan ruang pembentukan karakter, pengembangan intelektualitas, serta penempaan kepemimpinan generasi muda yang diharapkan mampu berkontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.
Cita-cita tersebut tidak lahir hanya melalui slogan atau kegiatan formal. Ia harus dibangun melalui proses perkaderan yang konsisten, terarah, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, ke-HPMM-an, serta kedaerahan.
Ketiga nilai itu merupakan fondasi penting yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap kader dan pengurus. Ketika nilai-nilai tersebut mulai diabaikan dalam praktik organisasi, persoalannya bukan lagi sebatas teknis pelaksanaan kegiatan, melainkan menyangkut arah dan masa depan HPMM itu sendiri.
Perkaderan Jangan Berhenti pada Seremoni
Dalam prinsip organisasi kader, perkaderan bukan sekadar mengumpulkan peserta, menyelenggarakan pelatihan, lalu menutup kegiatan dengan laporan pertanggungjawaban.
Perkaderan adalah proses berkelanjutan untuk membentuk manusia yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, kepekaan sosial, serta kemampuan memimpin dan mengemban amanah.
Tujuan tersebut sejalan dengan cita-cita melahirkan kader yang kritis, dinamis, progresif, inovatif, dan memiliki kemampuan manajerial dalam memperjuangkan misi HPMM.
Karena itu, setiap tahapan perkaderan semestinya dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pendaftaran, persyaratan peserta, proses seleksi, hingga penetapan kelulusan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika proses tersebut justru menimbulkan tanda tanya, Pengurus Pusat tidak cukup hanya berlindung di balik alasan bahwa kegiatan telah terlaksana. Organisasi perlu menjelaskan apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
### Seleksi Peserta Dipertanyakan, Di Mana Transparansi PP-HPMM?
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pendaftaran dan penetapan peserta Intermediate Training.
Berdasarkan kritik yang disampaikan dalam tulisan ini, sejumlah kader disebut tidak lagi masuk dalam daftar pencalonan peserta. Sementara itu, terdapat pula dugaan bahwa peserta yang tidak mengikuti tahapan pendaftaran justru tetap dinyatakan lolos.
Apabila informasi tersebut benar, persoalan ini patut mendapat penjelasan terbuka dari PP-HPMM. Apa dasar penetapan peserta? Apakah seluruh kader diperlakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang sama? Adakah mekanisme pengecualian yang secara organisatoris dapat dibenarkan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang persepsi mengenai ketidakadilan dalam proses perkaderan.
Jangan sampai kader yang berusaha mengikuti prosedur justru merasa dirugikan, sementara keputusan yang diambil pengurus tidak disertai penjelasan yang memadai.
Namun, untuk memastikan duduk persoalan secara utuh, PP-HPMM perlu diberikan ruang menjelaskan kronologi, ketentuan seleksi, dan dasar keputusan yang diambil. Klarifikasi tersebut menjadi penting agar kritik tidak berhenti sebagai polemik, tetapi berkembang menjadi evaluasi yang berbasis fakta.
### Kader Mundur, Alarm Evaluasi bagi Organisasi
Kritik semakin serius ketika sejumlah kader disebut memilih mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam Intermediate Training. Keputusan tersebut, jika benar berkaitan dengan persoalan proses seleksi, semestinya menjadi alarm bagi penyelenggara.
Pengunduran diri kader tidak boleh langsung dipandang sebagai persoalan individual semata. Organisasi juga perlu mengevaluasi apakah terdapat persoalan komunikasi, transparansi, atau mekanisme pengambilan keputusan yang membuat kader kehilangan kepercayaan.
Kepercayaan merupakan modal penting organisasi. Ia dibangun melalui konsistensi antara nilai yang dikampanyekan dan tindakan yang dijalankan.
Ketika kader merasa aspirasinya tidak didengar, prosedur tidak dijelaskan, atau keputusan dianggap tidak adil, dampaknya dapat meluas menjadi persoalan soliditas organisasi.
PP-HPMM perlu menjawab persoalan ini dengan keterbukaan, bukan dengan sikap defensif. Kritik dari kader seharusnya menjadi bahan introspeksi, terutama ketika menyangkut proses yang menentukan kualitas generasi penerus organisasi.
### Polarisasi Internal Tak Boleh Mengorbankan Perkaderan
Di tengah dinamika internal, PP-HPMM juga dituntut menunjukkan kemampuan menyelesaikan perbedaan dan menjaga soliditas organisasi.
Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi mahasiswa. Namun, polarisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat konsolidasi dan mengganggu pelaksanaan agenda strategis, termasuk perkaderan.
Pengurus pusat semestinya menjadi ruang pemersatu, bukan justru membiarkan persoalan internal berkembang tanpa penyelesaian yang jelas.
Kepemimpinan organisasi tidak hanya diuji ketika menyelenggarakan kegiatan besar. Ujian sesungguhnya muncul saat pengurus harus mengambil keputusan yang adil, menyelesaikan konflik, mendengar kritik, dan memastikan aturan berlaku bagi semua pihak.
Jika agenda perkaderan saja memunculkan polemik yang tidak segera dijelaskan, wajar apabila kader mempertanyakan sejauh mana komitmen organisasi dalam menjaga nilai dan marwah HPMM.
### Kado Terindah atau Justru Kekecewaan?
Intermediate Training semestinya menjadi momentum memperkuat hubungan antarkader, memperluas wawasan, dan menyiapkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman.
Namun, predikat sebagai kegiatan penting tidak otomatis menjamin keberhasilan perkaderan. Ukurannya bukan hanya jumlah peserta, kemeriahan acara, atau terlaksananya agenda sesuai jadwal. Ukuran yang lebih mendasar ialah kualitas proses, keadilan mekanisme, dan kepercayaan kader terhadap organisasi.
Jika kritik mengenai seleksi peserta tidak dijawab secara terbuka, kegiatan yang diharapkan menjadi kado terindah justru berpotensi meninggalkan kekecewaan.
Organisasi tidak boleh menganggap kritik sebagai ancaman terhadap kehormatan pengurus. Sebaliknya, kritik yang disertai argumentasi dan fakta harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola serta mengembalikan kepercayaan kader.
Sebab, marwah organisasi tidak dijaga dengan menutupi persoalan, melainkan dengan keberanian mengakui kekurangan dan membenahinya.
### Mengembalikan HPMM pada Khitah Perjuangan
HPMM memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan kader yang tidak hanya cakap berorganisasi, tetapi juga peka terhadap ketimpangan sosial dan berani memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Kader HPMM seharusnya berada di garis depan dalam mendorong keadilan, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Massenrempulu, dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
Namun, komitmen tersebut akan sulit diwujudkan apabila tata kelola internal organisasi tidak memberikan teladan tentang transparansi, keadilan, dan tanggung jawab.
PP-HPMM sebagai pusat konsolidasi kader perlu menunjukkan integritas melalui tindakan nyata. Evaluasi proses seleksi peserta, penjelasan terbuka mengenai mekanisme yang digunakan, serta penyelesaian persoalan internal merupakan langkah awal yang dapat dilakukan.
Jangan sampai cita-cita melahirkan kader unggul hanya menjadi slogan yang berulang kali disampaikan, tetapi tidak tercermin dalam praktik organisasi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu direnungkan bersama bukan semata-mata apakah Intermediate Training berhasil diselenggarakan, melainkan apakah proses tersebut benar-benar menjaga nilai perkaderan yang diwariskan para pendiri HPMM.
Sebab, kemunduran organisasi tidak selalu dimulai dari kegagalan menyelenggarakan kegiatan besar. Terkadang, kemunduran justru bermula ketika nilai-nilai dasar diabaikan, kritik tidak ditanggapi, dan kader mulai kehilangan kepercayaan.
PP-HPMM perlu menjawab kritik ini secara terbuka. Perkaderan bukan milik segelintir pengurus, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga masa depan HPMM.
