SAMARINDA I SUARAHAM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Kalimantan Timur resmi memasuki babak baru organisasi melalui peresmian kantor sekretariat baru yang dirangkaikan dengan acara selamatan dan rapat strategis internal, Sabtu (16/5/2026), di Jalan Merapi No. 5, Samarinda.
Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen Ketua DPD ABPEDNAS Kaltim, Mugeni, bersama jajaran pengurus dalam memperkuat soliditas organisasi sekaligus memperluas peran ABPEDNAS di tengah pembangunan desa di Kalimantan Timur.
Tidak sekadar seremoni, peresmian kantor baru ini juga diwarnai pembahasan sejumlah agenda penting yang dinilai strategis bagi masa depan organisasi. Salah satu fokus utama adalah penataan ulang struktur kepengurusan melalui revisi dan perapian Surat Keputusan (SK) organisasi agar lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.
Dalam rapat tersebut, pengurus menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang lebih profesional demi menjaga marwah dan kredibilitas ABPEDNAS di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, polemik internal terkait persoalan dana KPC yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan di kalangan anggota juga diklaim telah diselesaikan. Klarifikasi resmi disampaikan dalam forum disertai bukti pendukung berupa dokumentasi video, sehingga persoalan tersebut dinyatakan tuntas dan tidak lagi menjadi hambatan dalam perjalanan organisasi.
Pembahasan lain yang turut menjadi perhatian adalah penataan administrasi terkait kepengurusan DPC. Dalam forum itu ditegaskan bahwa legalitas kepengurusan yang diakui saat ini mengacu pada SK hasil penunjukan resmi oleh kepala daerah yang selanjutnya dikoordinasikan melalui DPD ABPEDNAS Kaltim. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperjelas alur kewenangan dan memperkuat legitimasi organisasi di daerah.
Menatap agenda ke depan, ABPEDNAS Kaltim juga mulai mempersiapkan roadshow organisasi ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Seluruh pengurus dan anggota didorong aktif berkontribusi demi menyukseskan kegiatan tersebut, baik melalui dukungan gagasan maupun operasional lapangan.
Ketua dan Sekretaris Jenderal dalam arahannya menekankan pentingnya penyelesaian persoalan internal secara cepat, terbuka, dan terukur agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dapat mencoreng nama organisasi.
Usai pembenahan struktur organisasi rampung, ABPEDNAS Kaltim juga berencana memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu langkah yang disiapkan ialah menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang disebut sebagai pembina organisasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang sinergi lebih luas dalam mendukung program pemberdayaan desa dan penguatan kelembagaan BPD di seluruh wilayah Kaltim.
Di sisi lain, isu kemandirian anggaran organisasi turut menjadi perhatian serius dalam forum tersebut. Pengurus berharap ABPEDNAS ke depan memiliki sistem pembiayaan operasional yang lebih mandiri sehingga aktivitas organisasi tidak lagi bergantung pada pembiayaan pribadi ketua maupun pengurus tertentu.
Sejumlah gagasan pengembangan organisasi juga mulai dimatangkan, termasuk rencana kerja sama program “Desa Bersatu” yang nantinya akan dijalankan atas nama organisasi secara kolektif demi menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas program.
Usulan program kunjungan ke desa-desa se-Kalimantan Timur juga mengemuka dalam rapat. Program tersebut bertujuan memperluas sosialisasi ABPEDNAS sekaligus memperkuat konsolidasi anggota BPD di tingkat desa.
Ketua DPD ABPEDNAS Kaltim Mugeni menyebut terdapat sekitar 800 desa di Kalimantan Timur yang potensial menjadi sasaran program penguatan organisasi. Namun demikian, prioritas utama saat ini tetap difokuskan pada peningkatan keanggotaan dan penguatan basis organisasi di daerah.
Dalam forum itu juga muncul tawaran kerja sama dari pihak konsultan dan kontraktor terkait peluang penempatan program KDKMP di berbagai wilayah Indonesia. Peluang tersebut dinilai berpotensi membuka ruang pemberdayaan dan lapangan kerja baru di sektor pembangunan desa.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penegasan bahwa konsolidasi internal dan silaturahmi antaranggota menjadi fondasi utama dalam menjaga kekompakan organisasi ke depan.
Dengan adanya dokumentasi dan notulen rapat yang lengkap, ABPEDNAS Kaltim optimistis dapat melangkah lebih terarah dalam menjalankan program-program strategis demi mendukung kemajuan desa dan penguatan kelembagaan BPD di Kalimantan Timur.
