SAMARINDA | SUARAHAM — Gelombang perlawanan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM KT) resmi menyerukan Aksi Besar Lanjutan atau Demo Akbar Jilid III yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026.
Seruan aksi itu lahir dari rapat konsolidasi besar yang digelar di Hotel Mesra Samarinda pada Jumat malam, 8 Mei 2026, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat.
Mulai dari paguyuban, lembaga adat, serikat buruh, mahasiswa, driver ojek online, kurir online, hingga organisasi kemasyarakatan disebut sepakat turun ke jalan membawa tuntutan keras terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud.
Dalam pernyataannya, APM KT menargetkan dua titik utama aksi, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Massa bahkan secara terbuka menyuarakan tuntutan agar Gubernur Kaltim “mundur dan lengser” dari jabatannya.
“Ini bukan lagi sekadar unjuk rasa biasa. Ini bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap dugaan carut-marut tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur,” demikian bunyi seruan aksi yang beredar luas di tengah masyarakat.
APM KT mengklaim sedikitnya 4.000 massa akan turun dalam aksi tersebut. Mereka membawa sejumlah tuntutan besar, di antaranya mendesak pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim serta menyerukan perang terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disebut sudah mengakar di “Bumi Etam”.
Tak hanya itu, aliansi juga menyoroti dugaan praktik dinasti kekuasaan yang disebut merambah berbagai sektor strategis, mulai dari Bank Kaltimtara, Kadin, TGUPP, kampus, hingga KONI.
Dalam poin sikapnya, APM KT turut mendesak DPRD Kalimantan Timur agar tidak menjadi “penonton bisu” dan segera menggunakan hak angket untuk mengawasi seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran Pemprov Kaltim tanpa intervensi politik.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, BPK, hingga Polri turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyalahgunaan anggaran daerah.
Tak berhenti di tingkat daerah, tekanan juga diarahkan ke pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri diminta segera mengambil sikap atas kondisi Kalimantan Timur yang dinilai semakin tidak kondusif.
“Jika penguasa tidak lagi berpihak kepada rakyat, maka rakyat akan bergerak sendiri,” tulis pernyataan APM KT dalam seruan aksinya.
Situasi kondisi di Kalimantan Timur pun diprediksi semakin memanas menjelang hari aksi. Aparat keamanan diperkirakan akan melakukan pengamanan ketat untuk mengantisipasi membeludaknya massa di pusat pemerintahan Samarinda.
