BONE | SUARAHAM – Polemik pembebasan lahan untuk proyek perluasan runway Bandara Arung Palakka mulai memanas. Kali ini, masyarakat dari Desa Mappalo Ulaweng dan Desa Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, menyampaikan tuntutan terbuka kepada Kepala Bandara Arung Palakka agar segera turun langsung menemui warga yang terdampak.
Melalui keterangan yang disampaikan kepada redaksi pada Minggu (28/6/2026), salah seorang perwakilan warga, Arham, mengatakan masyarakat memberikan waktu 2×24 jam kepada otoritas Bandara Arung Palakka untuk menemui warga dan mendengarkan secara langsung aspirasi mereka terkait proses pembebasan lahan.
Menurut Arham, warga menginginkan adanya komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkeadilan agar seluruh persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat diselesaikan secara baik.
“Kami meminta Kepala Bandara Arung Palakka segera turun langsung menemui masyarakat yang terdampak pembebasan lahan. Kami ingin aspirasi warga didengar secara langsung, bukan hanya melalui perantara,” ujar Arham.
Ia menegaskan, masyarakat tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Sebaliknya, warga berharap penyelesaian dilakukan melalui pendekatan humanis dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat serta tetap menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak proyek.
“Kami ingin penyelesaian pembebasan lahan dilakukan secara humanis, mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta menghormati hak-hak masyarakat agar tercipta solusi yang adil dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Arham juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Bone disebut telah beberapa kali turun menemui masyarakat dan berupaya menawarkan berbagai solusi.
Namun demikian, menurutnya, warga, khususnya di Dusun Peppinge, Desa Mappalo Ulaweng, masih menunggu kehadiran langsung pimpinan Bandara Arung Palakka.
“Pemprov Sulsel dan Pemkab Bone sudah beberapa kali datang menemui masyarakat serta memberikan berbagai solusi. Tetapi kami tetap berharap Kepala Bandara Arung Palakka sendiri hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung harapan warga,” tegasnya.
Warga berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal penyelesaian persoalan pembebasan lahan secara adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak.
