MAKASSAR | SUARAHAM — Penutupan 136 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan menuai sorotan tajam dari Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Sulsel.
Organisasi mahasiswa itu menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan buruknya sistem verifikasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum PW SEMMI Sulsel, Andi Muh Idik Indra, menegaskan bahwa ratusan dapur yang ditutup setelah sempat beroperasi menunjukkan adanya kegagalan serius dalam tata kelola program MBG di daerah.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis administrasi. Fakta bahwa 136 dapur sempat berjalan lalu ditutup menjadi indikator kuat bahwa sistem pengawasan BGN tidak berjalan maksimal sejak awal,” tegas Idik.
Menurutnya, setiap unit operasional yang berkaitan dengan konsumsi publik seharusnya melewati tahapan verifikasi ketat sebelum diizinkan beroperasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dapur terlebih dahulu berjalan, lalu belakangan ditemukan persoalan izin dan standar kelayakan.
“Kalau pengawasan dilakukan dengan benar sejak awal, dapur yang tidak memenuhi syarat tentu tidak akan pernah diberi ruang untuk beroperasi. Ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses kontrol dan verifikasi,” lanjutnya.
SEMMI Sulsel menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan teknis biasa. Mereka menduga terdapat persoalan mendasar dalam sistem pengawasan pelaksanaan program MBG yang dijalankan oleh BGN di Sulawesi Selatan.
Bahkan, organisasi tersebut mencurigai masih ada dapur lain yang hingga kini tetap beroperasi meski diduga belum memenuhi standar dan izin yang dipersyaratkan.
“Dengan adanya ratusan dapur yang akhirnya ditutup, sangat mungkin masih terdapat dapur lain yang belum memenuhi syarat namun tetap beroperasi. Ini harus dibuka secara terang kepada publik,” ujar Idik.
SEMMI pun mendesak BGN untuk segera membuka seluruh data dapur MBG yang beroperasi di Sulawesi Selatan secara transparan, mulai dari status perizinan, hasil verifikasi, hingga standar kelayakan operasional masing-masing dapur.
“Kami mendesak adanya transparansi penuh. Publik berhak mengetahui dapur mana yang sudah memenuhi syarat dan mana yang belum. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat,” katanya.
Sebagai bentuk pengawalan, SEMMI Sulsel juga menginstruksikan seluruh pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan untuk ikut melakukan advokasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
SEMMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka kemungkinan mengambil langkah lanjutan apabila BGN dinilai tidak transparan terhadap publik.
“Program MBG menyangkut kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah. Jangan sampai akibat lemahnya pengawasan, keselamatan dan kesehatan mereka justru terancam. Kami tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini,” tutup Idik.
