MAKASSAR I SUARAHAM – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan resmi membuka tahapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Proses pendaftaran berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026 dengan sistem digital yang diklaim lebih transparan dan terintegrasi dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan pemerintah berkomitmen menghadirkan proses penerimaan siswa baru yang objektif, terbuka, dan akuntabel.
Namun, pelaksanaan SPMB tetap menjadi perhatian publik karena persoalan server down, dugaan manipulasi zonasi, hingga kebingungan orang tua soal jalur penerimaan masih sering terjadi setiap tahun.
Dalam skema tahun ini, jalur penerimaan dibagi menjadi dua kategori utama, yakni jalur domisili dan non-domisili. Untuk jalur non-domisili tersedia pilihan afirmasi, mutasi, dan prestasi akademik.
Sementara jalur domisili tetap menggunakan prinsip kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, tetapi kini diperkuat dengan sistem titik koordinat berbasis data Kartu Keluarga (KK).
Menurut Achi, penggunaan koordinat presisi dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi alamat atau “titip KK” yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Khusus jalur afirmasi, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian lebih bagi anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, terutama pada jenjang TK.
Tahapan penting SPMB dimulai pada 2 Juni 2026 untuk jalur non-domisili. Selanjutnya, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi utama dibuka serentak pada 4 hingga 5 Juni 2026.
Pemerintah meminta masyarakat mulai mempersiapkan seluruh dokumen administrasi sejak dini agar tidak terkendala saat proses pendaftaran berlangsung.
Untuk mendukung pelaksanaan SPMB, Pemkot Makassar menghadirkan platform digital terintegrasi bernama Lontara+.
Melalui sistem ini, orang tua dapat memantau posisi peringkat siswa secara real-time, mengecek hasil seleksi, hingga menyampaikan pengaduan melalui fitur live chat yang telah disiapkan Disdik Makassar.
Disdik juga mengklaim telah mengantisipasi potensi gangguan teknis dengan memisahkan server untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Selain itu, sistem dilengkapi fitur notifikasi WhatsApp dan email, pengecekan NISN, pencocokan otomatis titik koordinat alamat, hingga input ukuran seragam gratis bagi peserta didik baru.
Meski pemerintah menjanjikan sistem yang lebih modern dan transparan, pelaksanaan SPMB 2026 tetap akan diuji oleh pengawasan publik.
Masyarakat diimbau hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber jelas agar proses penerimaan siswa baru berjalan tertib dan bebas polemik.
