BONE I SUARAHAM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Bone memicu sorotan publik. Fenomena kendaraan dump truck yang parkir sejak malam hari dan ditinggal sopirnya diduga kuat menjadi modus baru pengambilan BBM jenis solar subsidi dalam jumlah besar.
Berdasarkan pantauan warga di lapangan, antrean kendaraan berat itu terlihat hampir setiap hari di berbagai titik SPBU di Bone. Kendaraan-kendaraan tersebut bahkan disebut sudah berjajar sejak malam hingga pagi hari demi mendapatkan solar subsidi.
Aco, warga Kelurahan Jeppe’e, mengaku kondisi tersebut telah menjadi pemandangan rutin yang meresahkan masyarakat.
“Setiap saya antar anak sekolah, antrean seperti ini selalu ada. Mulai di SPBU Jalan Mangga sampai SPBU Ahmad Yani,” ujar Aco.
Tak hanya di dua lokasi itu, antrean serupa juga disinyalir terjadi di sejumlah SPBU lain, seperti SPBU Cabalu, SPBU Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Sungai Musi, Palakka, Belli, hingga SPBU Uloe.
Seorang sumber lain yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja “I”, menduga antrean tersebut bukan lagi hal wajar, melainkan pola terorganisir yang mengarah pada praktik mafia BBM subsidi.
“Rasanya aneh kalau antrean seperti ini terjadi setiap hari. Mobil yang antre juga sepertinya itu-itu saja. Mustahil dump truck pengangkut material isi solar setiap hari dalam jumlah besar,” ungkapnya.
Menurutnya, selain dump truck, terdapat pula sejumlah bus yang sudah jarang beroperasi namun tetap terlihat rutin mengantre solar subsidi di SPBU.
“Coba perhatikan, banyak kendaraan yang antre justru tidak memasang nomor polisi di bagian belakang. Ini patut dicurigai,” tambahnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pihak tertentu yang mengoordinir antrean kendaraan demi menguasai distribusi solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
Warga pun mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kalau benar ini modus mafia BBM subsidi, maka aparat harus bertindak tegas. Jangan sampai solar subsidi malah jadi bancakan kelompok tertentu sementara masyarakat kecil kesulitan mendapatkan BBM,” tegas sumber tersebut.
